Jakarta, M-Nusantara.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 .
Dalam putusan yang dibacakan Kamis (30/7) tersebut, MK menyatakan bahwa mulai APBN 2028, anggaran MBG tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan .
Menarik Dibaca. . .
Amar putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 tetap berlaku untuk tahun anggaran berjalan, namun ke depan harus ada pemisahan. Jumat (31/7/2026)
“Anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan,” ujar Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dimaksudkan untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, yang mencakup peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.
“Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG,” ujar Enny .
Dalam APBN 2026, total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, dengan alokasi untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional sebesar Rp223,5 triliun . Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan bahwa pencantuman program MBG sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan merupakan “cara tidak langsung” untuk mengejar pemenuhan batas minimal anggaran pendidikan .
Menurut MK, cara ini berpotensi menghambat penyelesaian persoalan mendasar di sektor pendidikan, termasuk pemenuhan sarana prasarana dan kesejahteraan guru .
MK menilai penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN Tahun 2026 telah menimbulkan perluasan makna yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending yang diamanatkan konstitusi . Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah menyebut perluasan makna ini menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan .
Mahkamah menegaskan bahwa program MBG, meskipun merupakan program prioritas hasil Pemilu 2024, harus memiliki alokasi anggaran tersendiri .
Pemerintah diberikan masa transisi hingga dua tahun untuk menyesuaikan struktur penganggaran . Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan mempelajarinya lebih lanjut .
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Muhdi menyambut baik putusan ini dan menilai sebagai tonggak penting dalam menjaga kemurnian amanat konstitusi .
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Hukum)
