Manado, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) menggelar Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) perdana tahun 2026, Rabu (5/8/2026) di Kantor Gubernur Sulut.
Sidang yang melibatkan 12 orang tertuntut ini menjadi momentum penting dalam upaya pemulihan keuangan daerah sekaligus penegakan disiplin dan tanggung jawab pengelolaan anggaran.
Menarik Dibaca. . .
Dalam sidang yang berlangsung khidmat tersebut, para tertuntut menunjukkan sikap kooperatif dengan melakukan pembayaran langsung ke kas daerah. Total dana yang berhasil dikembalikan mencapai Rp 289.148.547. Angka ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan.
Bagi YSK, mengurus pemerintahan bukan hanya tentang membangun jalan, gedung, atau menjalankan berbagai program pembangunan. Ada tanggung jawab yang jauh lebih mendasar yang harus dipegang teguh, yakni memastikan uang yang berasal dari rakyat dikelola dengan benar dan tidak hilang begitu saja ketika terjadi kerugian. Setiap kerugian daerah harus diselesaikan, setiap kewajiban harus ditunaikan.
Proses pemulihan kerugian daerah di Sulawesi Utara terus bergulir sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Keuangan Daerah mencapai Rp 7.393.194.560,03. Sementara hingga akhir Juli 2026, pembayaran TGR telah mencapai Rp3.091.054.672,40.
Dari sidang MPPKD yang digelar pada 5 Agustus 2026, masih terdapat potensi penerimaan sebesar Rp 2.110.291.039,26. Para tertuntut bahkan telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai komitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut dalam Tahun Anggaran 2026.
Yang menjadi catatan penting, proses penyelesaian kerugian daerah tidak berhenti pada meja persidangan. Ada langkah nyata yang dilakukan dengan pembayaran langsung ke kas daerah. Uang yang kembali menjadi bagian dari keuangan daerah itu bukan lagi sekadar angka dalam laporan atau temuan yang tersimpan di atas kertas, tetapi benar-benar dipulihkan dan kembali memberi manfaat bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara.
Melalui langkah ini, Pemprov Sulut berusaha membangun budaya pemerintahan yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Penguatan MPPKD menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan YSK untuk mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pesan kepemimpinan Gubernur YSK pun terasa jelas. Ketika uang daerah mengalami kerugian, pemerintah tidak boleh sekadar mencatat dan melupakannya.
Harus ada proses, harus ada tanggung jawab, dan harus ada upaya mengembalikan hak daerah. Di bawah semangat “Satu Komando”, seluruh perangkat Pemprov Sulut didorong bergerak dalam satu arah membangun pemerintahan yang semakin tertib, bersih, dan bertanggung jawab.
Angka-angka yang tercatat menunjukkan bahwa upaya memulihkan kerugian daerah terus berjalan. Namun di balik angka tersebut, ada nilai yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat menyerahkan pajak dan berbagai sumber penerimaan lainnya kepada negara, yang mereka harapkan bukan sekadar laporan keuangan yang rapi, tetapi kepastian bahwa uang tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Bagi YSK, menjaga keuangan daerah pada akhirnya bukan hanya urusan administrasi pemerintahan. Ini tentang menjaga amanah, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa uang rakyat tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi kembali memberi manfaat bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara.
Dari ruang sidang MPPKD, sebuah pesan kepemimpinan kembali ditegaskan: pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu membangun, tetapi juga yang berani menjaga dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipercayakan rakyat.
Sulut Melaju, menuju Sulut yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. (**)
