Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – KPK : Media Bukan Sekadar Corong Pemerintah, Tetapi Mata dan Telinga Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak insan pers di daerah untuk mengambil posisi yang lebih strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menarik Dibaca. . .
Jurnalis tidak lagi cukup sekadar menyampaikan informasi dari pejabat, tetapi juga diharapkan menjadi pengawas independen yang kritis terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran publik.
Ajakan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan Matrikulasi Pemberantasan Korupsi yang digelar di Hotel Whizz Prime, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026).
Dalam forum yang dihadiri para wartawan tersebut, Budi menjelaskan bahwa upaya memberantas korupsi tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum. Masyarakat, pemerintah, dan pers memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan tata kelola pemerintahan berlangsung bersih dan akuntabel.
“Pers adalah mata dan telinga publik. Ketika masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang anggaran atau pelaksanaan proyek, jurnalis hadir sebagai jembatan untuk menggali fakta dan menyajikannya secara terbuka,” ujar Budi, sapaan akrabnya.
KPK menilai jurnalis daerah memiliki posisi penting dalam mengawasi gerak-gerik birokrasi di tingkat lokal.
Mereka tidak hanya dituntut memberitakan pernyataan resmi pejabat, tetapi juga mampu menelusuri persoalan di balik kebijakan, alokasi dana, dan realisasi program pemerintah.
Namun, pengawasan tersebut harus dilandasi data, dokumen, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk itu, KPK mendorong para wartawan mengasah kemampuan investigasi berbasis data. Setiap dugaan penyimpangan tidak boleh berhenti pada isu atau keterangan dari sumber tertentu. Jurnalis perlu memeriksa dokumen anggaran, membandingkan perencanaan dengan pelaksanaan, serta menguji setiap informasi sebelum dipublikasikan.
Dengan cara tersebut, pemberitaan mengenai potensi penyelewengan tidak sekadar menjadi tuduhan kosong, melainkan memiliki fondasi fakta yang kuat.
Di sinilah profesionalisme pers diuji membongkar dugaan korupsi bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan setiap informasi yang sampai ke publik benar, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
KPK juga menyoroti pentingnya jurnalis memanfaatkan indikator pencegahan korupsi yang tersedia melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Data tersebut dapat menjadi bahan bagi pers untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan langkah-langkah perbaikan tata kelola. Dengan demikian, kinerja pemerintah tidak dinilai semata dari seremoni, pembangunan fisik, atau deretan program yang diumumkan, tetapi juga dari kekuatan sistem pencegahan korupsi yang dibangun.
Selain itu, KPK mendorong pemanfaatan saluran pengaduan resmi seperti KPK Whistleblowing System (KWS) sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi.
Jurnalis dapat berperan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang aman dan resmi.
Budi menekankan bahwa informasi awal mengenai dugaan penyimpangan kerap datang dari orang-orang terdekat dengan persoalan tersebut.
Mereka menyaksikan, mendengar, dan mengetahui, tetapi kerap merasa takut untuk bersuara. “Di sinilah peran pers menjadi sangat penting memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Kegiatan Matrikulasi Pemberantasan Korupsi di Manado pada akhirnya menempatkan jurnalis bukan sekadar pemburu berita.
Lebih dari itu, mereka didorong menjadi bagian dari ekosistem pengawasan publik. Pers dituntut berani bertanya ketika anggaran dipertanyakan, menelusuri ketika kebijakan menimbulkan kejanggalan, dan mengangkat suara warga ketika kepentingan umum terancam.
Sebab korupsi jarang muncul secara mendadak. Ia tumbuh dari celah kecil dalam tata kelola, dari lemahnya pengawasan, dari ketidaktransparanan, atau dari masyarakat yang memilih bungkam.
Karena itu, amanat KPK kepada insan pers di Manado menjadi jelas: jangan hanya menjadi pihak pertama yang memberitakan sebuah persoalan, tetapi jadilah pihak yang ikut memastikan persoalan itu tidak terus berulang. (**)
