Sangihe M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Dewan yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menarik Dibaca. . .
Proses pengesahan yang berlangsung Kamis, 3 September 2026 itu menjadi tonggak penting bagi pengelolaan keuangan daerah di wilayah kepulauan paling utara di Sulawesi Utara tersebut.
Dengan disahkannya perubahan APBD, seluruh perangkat daerah kini memiliki payung hukum untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., yang didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian serta kerja keras sepanjang proses pembahasan.
Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam menyatukan pandangan ini merupakan bentuk nyata kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
“Berbagai masukan, saran, dan koreksi yang disampaikan selama pembahasan, termasuk melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sangat memperkaya penyempurnaan rancangan. Hasilnya, Perubahan APBD 2026 ini semakin berkualitas, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Thungari dalam sambutannya.
Kepala daerah yang akrab disapa Sahabat itu juga menyoroti dinamika pembahasan yang berlangsung alot namun konstruktif.
Ia menilai setiap fraksi dan komisi di DPRD telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal anggaran agar benar-benar berdampak bagi warga Kepulauan Sangihe. Tak lupa, apresiasi turut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta jajaran perangkat daerah yang bekerja intensif dalam penyusunan perubahan APBD.
Meski telah mendapat persetujuan bersama, Bupati Thungari mengingatkan bahwa momen ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
Seluruh program dan kegiatan yang telah dianggarkan harus dipastikan terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan program pasca penetapan, dengan tetap menjaga ketertiban, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2026.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menilai percepatan eksekusi anggaran menjadi krusial mengingat sisa waktu yang tersisa di tahun 2026 hanya sekitar empat bulan.
Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan tantangan aksesibilitas tinggi, membutuhkan perencanaan yang matang agar realisasi program tidak terkendala distribusi dan logistik.
DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri melalui para juru bicara fraksinya menyatakan komitmen untuk terus mengawal implementasi perubahan APBD tersebut.
Pengawasan melekat akan dilakukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan semangat membangun bersama rakyat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap sinergi yang telah terjalin dengan DPRD dapat terus terpelihara demi percepatan pembangunan daerah.
Harapan besar pun disematkan agar Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dikenal dengan julukan “Bumi Nyiur Melambai” ini semakin sejahtera dan berbudaya di bawah kepemimpinan Michael Thungari dan Tendris Bulahari.
Sumber: Prokopim Kabupaten Sangihe
(Heri O.Lesbata)
