Bitung, Sulawesi Utara , M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Penyelesaian Status Kewarganegaraan bagi Undocumented Person atau warga tanpa dokumen kewarganegaraan di wilayah Kota Bitung.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Walikota Bitung Senin (7/9/2026) itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, bersama Walikota Bitung Hengky Honandar, S.E., serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling. Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat yang hingga saat ini belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.
Menarik Dibaca. . .
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung atas inisiasi dan fasilitasi kerja sama ini. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda administratif atau seremonial, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang sampai saat ini belum memiliki kepastian mengenai status kewarganegaraannya.
“Status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Kewarganegaraan bukan hanya persoalan identitas atau dokumen administratif, tetapi berkaitan dengan kepastian hukum mengenai kedudukan seseorang sebagai bagian dari suatu negara.
Dengan status yang jelas, seseorang dapat memperoleh kepastian dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mailangkay dalam sambutannya.
Wagub Mailangkay menjelaskan bahwa ketika masih terdapat masyarakat yang belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas atau menghadapi persoalan dokumen kewarganegaraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian.
Persoalan tersebut perlu ditangani secara tertib, cermat dan berdasarkan hukum, namun pada saat yang sama harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses memberikan jalan menuju kepastian, baik bagi masyarakat maupun bagi negara.
Lebih lanjut, Wagub Mailangkay menyoroti posisi strategis Sulawesi Utara yang berada di kawasan utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan internasional.
Kondisi geografis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki mobilitas masyarakat dan interaksi lintas wilayah yang cukup tinggi.
Kota Bitung sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi dan pintu gerbang perdagangan di Sulawesi Utara tentu menjadi bagian penting dalam dinamika tersebut.
“Kondisi ini memberikan banyak peluang bagi daerah, tetapi tentu juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemerintah memastikan persoalan administrasi kependudukan dan status hkewarganegaraan dapat ditangani secara tertib, terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Atas dasar itulah, Wagub Mailangkay memandang penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada hari ini sebagai salah satu langkah strategis. Pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan persoalan seperti ini tanpa dukungan dari berbagai pihak.
Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh instansi yang memiliki tugas serta kewenangan terkait. Melalui kerja sama inilah semua pihak dapat menyatukan langkah, memperjelas mekanisme dan mempercepat penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian dan mendukung sepenuhnya terhadap upaya penyelesaian status kewarganegaraan bagi undocumented person di wilayah Kota Bitung. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, termasuk dalam hal memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
Wagub Mailangkay mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini jangan sampai hanya berhenti pada penandatanganan dokumen atau kegiatan seremonial saja.
Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelahnya. Perjanjian ini harus menjadi dasar untuk menghasilkan langkah-langkah nyata, mulai dari koordinasi, pendataan, verifikasi, fasilitasi, sampai dengan penyelesaian setiap persoalan kewarganegaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang sedang menghadapi persoalan status kewarganegaraan mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses yang harus mereka tempuh.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap data diperiksa secara cermat dan setiap proses dilakukan secara profesional. Dengan demikian, penyelesaian yang kita lakukan bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” paparnya.
Wagub Mailangkay berharap kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Bitung ini dapat terus diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah serta instansi terkait lainnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan sinergi, komunikasi dan koordinasi. Jika ada persoalan yang membutuhkan penyelesaian lintas kewenangan, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri.
“Mari kita duduk bersama, kita lihat persoalannya secara utuh, kemudian kita mencari solusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap menjadi bagian dari proses tersebut. Kita ingin memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan memiliki arah yang sama, yaitu menghadirkan kepastian hukum, memberikan pelayanan yang baik dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan sesuai dengan haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub Mailangkay juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung tertib administrasi kependudukan dan kewarganegaraan.
Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk memastikan setiap informasi dan dokumen yang diperlukan dapat diberikan secara benar. Dengan data yang akurat dan koordinasi yang baik, proses penyelesaian tentu akan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Wagub Mailangkay berharap kegiatan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Bitung dan seluruh instansi terkait.
Semua pihak harus terus bergerak dalam satu koordinasi dan satu tujuan agar setiap persoalan yang ada dapat ditangani dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan lebih pasti dan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan semakin baik.
“Saya percaya, ketika sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus kita tingkatkan, maka berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat kita selesaikan secara bersama-sama.
Mari kita bekerja, bergandengan tangan dan menyatukan langkah untuk membangun daerah ini menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan,” tutup Wagub Mailangkay.
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, diharapkan proses penyelesaian status kewarganegaraan bagi undocumented person di Kota Bitung dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan administrasi kewarganegaraan. (JoSel)
