Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Kenaikan harga cabai di sejumlah pasar Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi setempat.
Komoditas pangan strategis yang harganya disebut telah menyentuh angka Rp 200 ribu per kilogram ini diperkirakan masih berpotensi meningkat hingga Desember 2026, seiring ancaman fenomena El Nino yang mengintai sektor pertanian.
Menarik Dibaca. . .
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, langsung menyiapkan langkah antisipasi agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
Perhatian terhadap dinamika harga cabai tersebut mengemuka setelah dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring Senin, 7 September 2026, yang diikuti dari Wisma Negara Bumi Beringin, Manado.
Dalam arahannya, Yulius meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama pemerintah kabupaten dan kota bergerak cepat mengamankan produksi serta pasokan cabai.
Menurutnya, cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang pergerakan harganya dapat memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Terlebih, ancaman fenomena El Nino berpotensi memengaruhi sektor pertanian.
Perubahan pola cuaca dan berkurangnya ketersediaan air dapat mengganggu produktivitas petani sekaligus menekan pasokan pangan ke pasar.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” ujar Yulius.
Gubernur kemudian meminta dilakukan pemetaan produksi dan ketersediaan cabai di seluruh wilayah Sulut, terutama daerah-daerah yang menjadi sentra produksi.
Tak hanya produksi, jalur distribusi juga diminta mendapat perhatian. Pemerintah harus memastikan cabai dari sentra pertanian dapat bergerak lancar menuju pasar dan daerah konsumen. Yulius menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu sampai harga melonjak tinggi baru mengambil tindakan.
Jika hasil pemetaan menunjukkan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah diminta segera membuka akses pasokan dari luar daerah.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain.
Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” ujarnya.
Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti jajaran Pemprov Sulut. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan AP M.Si, menyatakan koordinasi pengendalian harga akan diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani hingga pelaku distribusi akan dilibatkan.
“Tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga,” kata Ringkuangan.
Ia menyampaikan bahwa pengendalian harga cabai tidak bisa hanya dilakukan ketika harga sudah melonjak.
Pemerintah harus melakukan langkah pencegahan dari hulu hingga hilir. Produksi, stok, distribusi dan potensi gangguan akibat perubahan iklim harus dipetakan sejak awal.
Pemprov Sulut juga akan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan berbagai komoditas pangan strategis secara berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, petani, pelaku usaha, distributor hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah dampak El Nino berkembang menjadi persoalan baru, terutama jika gangguan produksi berujung pada kelangkaan pasokan dan lonjakan harga.
Bagi Pemprov Sulut, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka statistik.
Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. (**)
