Minahasa, M-Nusantara.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Lynda Watania resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR di Yama Resort Tondano, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri kepala perangkat daerah, camat, hukum tua, tokoh masyarakat, serta peserta lainnya. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penyusunan dokumen tersebut sangat penting bagi arah pembangunan Kabupaten Minahasa ke depan.
Menarik Dibaca. . .
“Penyusunan RDTR bukan sekadar menyusun dokumen perencanaan tata ruang, tetapi merupakan bagian penting dalam menentukan bagaimana wilayah kita akan berkembang secara terarah, tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Sekda.
Lynda Watania memaparkan bahwa fokus perencanaan tata ruang kali ini ditujukan pada tiga kawasan utama:
1. Kawasan Pantai Timur Koridor Kombi–Lembean Timur, yang memiliki potensi pertanian, perikanan, permukiman, serta pariwisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Kawasan sekitar Danau Tondano dan sekitarnya, yang merupakan aset penting secara ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kawasan Pariwisata Tombariri, yang memiliki potensi wisata alam dan pesisir besar untuk dijadikan destinasi unggulan.
Sekda menekankan bahwa pembangunan di Minahasa tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Ia menyoroti perlunya integrasi antara penyusunan RDTR dan KLHS untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup, perlindungan kawasan strategis, serta terjaminnya kehidupan masyarakat bagi generasi mendatang.
Melalui RDTR yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap dapat menciptakan kepastian pemanfaatan ruang, mendukung iklim investasi yang sesuai aturan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa merusak kawasan bernilai ekologis.
Sekda juga menyampaikan arahan Bupati agar seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan terus memperkuat sinkronisasi serta memberikan data atau informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berharap FGD dan Konsultasi Publik hari ini menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang nantinya dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS,” pungkas Sekda. (**)
