Manado, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memberikan arahan langsung dalam kegiatan pertemuan sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Provinsi Sulawesi Utara. Acara yang digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Gubernur menyambut baik peran aktif FKDM yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga.

Pertemuan yang berlangsung Selasa, (17/3/2026), itu dihadiri oleh puluhan anggota FKDM dari berbagai tingkatan wilayah. Suasana hangat terasa saat Gubernur Yulius menyerahkan secara simbolis SK kepada perwakilan pengurus, yang menandai dimulainya masa bakti baru bagi mereka. Momen ini juga dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi guna memastikan kesiapan forum dalam menghadapi berbagai potensi gangguan di masa mendatang. Para pengurus yang hadir tampak antusias mendengarkan arahan langsung dari kepala daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius menyebut FKDM sebagai wadah strategis bentukan pemerintah yang memiliki peran vital dalam deteksi dini. Forum ini bertugas menjaring, menampung, dan mengkoordinasikan data serta informasi dari masyarakat terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan (ATHG). Dengan adanya informasi yang cepat dan akurat, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah meluasnya dampak negatif, baik yang berasal dari tindak kriminal, gangguan keamanan, maupun potensi bencana alam di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur mengapresiasi kontribusi nyata FKDM yang tidak hanya berhenti pada fungsi deteksi, tetapi juga aktif dalam aksi sosial dan edukasi. Kini peran mereka terus diperluas untuk mendukung penanganan isu-isu sosial kontemporer seperti pencegahan radikalisme dan kampanye kesehatan masyarakat. Upaya ini dinilai efektif dalam mendorong kampanye pencegahan dini terhadap segala bentuk potensi yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas kerjanya, struktur FKDM dibangun secara hierarkis hingga ke tingkat tapak. Organisasi ini tidak hanya ada di tingkat provinsi, tetapi juga menjangkau kecamatan hingga kelurahan dan desa. Keberadaan pengurus di semua lapisan ini diharapkan mampu memastikan arus informasi mengalir cepat dan tepat dari masyarakat akar rumput ke pemerintah setempat. Dengan demikian, respons terhadap setiap isu keamanan dan ketertiban dapat dilakukan secara lebih responsif dan terukur.
Seluruh rangkaian kegiatan FKDM di Sulawesi Utara ini beroperasi di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hasil dari pendataan dan koordinasi di lapangan kemudian diolah menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah, baik gubernur, walikota, maupun bupati. Rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketenteraman di wilayah Sulawesi Utara. (**)
Foto: Ibrani Lionel
















