Manado, M_Nusantara.com – Bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa (30/12/2025), Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus memimpin langsung upacara pengambilan sumpah jabatan sejumlah Administrator di lingkungan Pemprov Sulut. Acara ini menjadi penanda dimulainya babak baru penyegaran birokrasi yang digulirkan pemerintah daerah.
Pelantikan kali ini bukan sekadar rotasi jabatan rutin belaka. Gubernur dengan sengaja mengisi sejumlah posisi strategis yang membidangi sektor krusial, mulai dari protokoler, kepemudaan dan olahraga, komunikasi publik, pengelolaan perbatasan, hingga perindustrian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
Menarik Dibaca. . .
Salah satu mutasi yang menarik perhatian adalah promosi yang diterima Clief Wangke, S.Sos. Figur yang sebelumnya dikenal sebagai Kepala Sub Bagian di Biro Protokol, Komunikasi, dan Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulut ini, kini dipercaya memimpin sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfosandia Provinsi Sulut.
Pengalaman panjang Clief Wangke di ranah protokoler dan komunikasi pimpinan diharapkan menjadi modal berharga. Tugasnya adalah memperkuat peran Kominfo sebagai jembatan informasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara.
Sementara itu, pejabat sebelumnya di posisi itu, Hendra Tambajong, mendapatkan penugasan baru yang tak kalah strategis. Ia ditugaskan sebagai Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Penempatan ini sejalan dengan fokus pembangunan dan penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan provinsi.
Dalam arahannya yang tegas, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa jabatan yang disandang bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab dan hasil kerja nyata. Ia meminta para pejabat baru untuk beralih dari pola kerja administratif ke kinerja yang berbasis dampak langsung bagi masyarakat.
“Jabatan itu bukan formalitas struktural. Ada tanggung jawab besar di dalamnya. Yang dinilai adalah kinerja dan manfaatnya bagi rakyat,” tegas Gubernur. Pesan ini sekaligus menjadi penekanan atas evaluasi berbasis hasil yang akan diterapkan.
Gubernur juga menekankan pilar penting lainnya, yakni disiplin, kepatuhan hukum, serta pelayanan publik yang profesional dan responsif. Ia mengingatkan agar kolaborasi menjadi kunci, dan menghilangkan ego sektoral yang dapat menghambat koordinasi. “Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak dalam satu arah dan satu tujuan,” ujarnya.
Dengan penyegaran birokrasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat mengoptimalkan fungsi seluruh perangkat daerah. Mesin birokrasi yang solid dan selaras dengan visi pembangunan diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sulut. (JS)
