Sulut, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan setempat. Kebijakan yang berlangsung dua hari dalam sepekan ini diputuskan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis energi global yang dipicu oleh memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Menarik Dibaca. . .
Setelah apel pagi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Manado, Senin (30/3/2026), orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai itu menyampaikan bahwa situasi serupa pernah dialami saat pandemi Covid-19 dahulu, di mana aparatur tetap dapat bekerja dari mana saja termasuk gubernur dan wakil gubernur, dan kini pola itu kembali diadaptasi dengan pelaksanaan WFH setiap hari Rabu dan Kamis.
Meski memberikan kelonggaran, Gubernur Yulius Selvanus mengingatkan dengan tegas bahwa hakikat dari WFH adalah tetap melaksanakan tugas kedinasan dari rumah, bukan berarti mengambil fasilitas cuti. Komposisi kehadiran pun diatur secara proporsional, di mana hanya 50 persen ASN yang diperbolehkan bekerja dari rumah, sementara sisanya tetap menjalankan tugas di kantor.
Terkait struktur birokrasi, pejabat eselon II dikecualikan dalam kebijakan ini dengan kewajiban tetap hadir secara penuh setiap hari kerja tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun kebijakan efisiensi energi tengah digalakkan.
Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan patroli secara rutin setelah jam kerja berakhir. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pemborosan energi di lingkungan perkantoran, seperti penerangan atau pendingin ruangan yang masih menyala tanpa ada aktivitas.
Dengan serangkaian aturan tersebut, Pemprov Sulut berupaya menyelaraskan antara kewaspadaan terhadap krisis energi global dengan tetap menjaga produktivitas serta disiplin aparatur. Kebijakan ini diharapkan menjadi contoh efektif dalam mengelola sumber daya di tengah situasi darurat energi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (**)
