Jakarta, M-Nusantara.com – Pemerintah memasuki babak baru dalam pengelolaan devisa nasional dengan mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) serta tata kelola ekspor sumber daya alam yang terintegrasi. Langkah ini dirancang untuk mengamankan aliran devisa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari sektor komoditas.
Dalam pertemuan terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat (22/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan strategi ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menarik Dibaca. . .
Sosialisasi kebijakan telah dilakukan kepada berbagai asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri, yang menurut Airlangga mendapatkan sambutan positif. Kalangan bisnis menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan badan khusus bentukan pemerintah, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagai ujung tombak pengelolaan ekspor SDA.
Rencana besar ini akan mulai dijalankan pada 1 Juni 2026 dengan pendekatan bertahap. Pemerintah menyiapkan masa evaluasi menyeluruh dalam tiga bulan pertama setelah implementasi, guna menyesuaikan mekanisme di lapangan tanpa mengganggu iklim usaha.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perlunya sistem pengawasan lintas lembaga yang kuat agar badan pelaksana tidak menjelma menjadi entitas monopolis. Menurutnya, pengawasan yang dirancang lebih baik akan memastikan pasar tetap sehat dan kebijakan berjalan optimal.
Melalui strategi ini, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan negara serta optimalisasi manfaat DHE bagi perekonomian. Tata kelola yang transparan diharapkan mampu mencegah kebocoran devisa sekaligus mendorong hilirisasi di dalam negeri.
Dengan dimulainya kebijakan pada awal Juni mendatang, Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan devisa sekaligus membangun ekosistem ekspor yang lebih tertata. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci keberhasilan agenda nasional ini.
Sumber : BPMI Setpres
