Minut, M_Nusantara.com – Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, Christian Maikel Eman., S.IK., M.Sc secara tegas menepis isu yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penyalahgunaan alat berat excavator milik instansinya untuk aktivitas tambang ilegal. Eman menegaskan bahwa seluruh penggunaan aset negara tersebut telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Eman menjelaskan bahwa pemanfaatan aset dan alat berat BPBAT Tatelu diatur secara ketat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Aset milik Balai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Penggunaannya, termasuk excavator, mempunyai mekanisme sewa yang jelas, bahkan uang sewa langsung disetorkan ke kas negara,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (16/01/26).
Menarik Dibaca. . .
Lebih lanjut, Eman membeberkan bahwa tarif sewanya pun telah ditetapkan secara resmi. Untuk excavator, tarifnya adalah Rp 160.000 per jam. “Semua kegiatan penyewaan mengikuti prosedur dengan tarif resmi sesuai ketentuan PNBP dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. Alat berat lain yang juga dapat disewakan antara lain mobil truck dengan tarif Rp 43.500 per jam dan mobil pickup Rp 140.000 per hari, selain kolam dan gedung serbaguna.
Mengenai isu spesifik tambang ilegal, Eman memberikan klarifikasi tegas. “Penyewa juga sudah membuat surat pernyataan resmi bahwa excavator tidak digunakan untuk keperluan pertambangan ilegal. Kami pun telah mengambil kembali alat tersebut, dan saat ini sudah berada di BPBAT Tatelu,” tambahnya. Langkah ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Balai.
Prosedur penyewaan alat, menurut Eman, dapat dilakukan secara offline maupun online. Secara offline, pemohon harus menyerahkan surat permohonan lengkap berisi data diri, tujuan, dan waktu penggunaan. Sementara itu, secara online dapat diajukan melalui situs web Si Payangka di https://sipayangka.pasolusi.com atau via aplikasi Si Payangka di Playstore.
“Kami menjalankan pelayanan sesuai prosedur, berdasarkan ketentuan dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Segala bentuk penyalahgunaan alat kami tolak dan kalau ditemukan pasti kami tindak tegas,” sentil Eman. Prinsip ini menjadi dasar operasional pelayanan publik di BPBAT Tatelu.
Eman juga menekankan bahwa layanan penyewaan ini bersifat inklusif. “Penyewaan alat tidak hanya terbuka untuk satu pihak namun dapat diakses oleh masyarakat umum dengan mekanisme yang jelas dan terkontrol,” ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen Balai untuk memanfaatkan aset negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat.
Dengan pengawasan ketat dan regulasi yang transparan, BPBAT Tatelu berkomitmen menjaga integritas pelayanan. Eman berharap, klarifikasi ini dapat mengakhiri polemik. “Kami berharap agar isu penyalahgunaan alat berat ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tandasnya.
Pada akhirnya, komitmen utama BPBAT Tatelu tetaplah mendukung kegiatan budidaya air tawar yang berkelanjutan di wilayah Minahasa Utara, dengan menjaga aset negara secara bertanggung jawab dan melayani masyarakat secara profesional. (**)
