Sulut, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespons bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, bantuan logistik darurat segera diberangkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara, bantuan tahap pertama diberangkatkan pada Rabu (23/7/2026) menggunakan Kapal Saint Merry menuju Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menarik Dibaca. . .
Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Utara, Adolf Tamengkel, mengatakan bantuan yang dikirim merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
“Berdasarkan arahan Bapak Gubernur, kami langsung bergerak menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat Kepulauan Sangihe yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal,” ujar Adolf.
Bantuan yang dikirim pada tahap pertama terdiri atas 100 lembar tikar, 100 lembar selimut, 40 dus mi instan, dan 30 dus ikan kaleng. Logistik tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang terdampak langsung, khususnya warga yang kehilangan tempat tinggal maupun mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat bencana.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam proses penanganan bencana.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat ketika menghadapi situasi darurat. Saya menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi agar bantuan dapat tersalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal,” tegas Gubernur.
Selain penyaluran bantuan logistik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga akan melakukan asesmen lanjutan bersama pemerintah daerah untuk mendata kebutuhan masyarakat serta tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan tanah longsor. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah penanganan dan pemulihan pascabencana.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. (**)
