Mitra, M-Nusantara.com – Langkah strategis memasuki tahun anggaran 2026 segera diaktifkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui penyerahan instrumen pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada jajaran kecamatan.
Seluruh perangkat kewilayahan kini mendapat mandat untuk mendistribusikan berkas ketetapan pajak hingga ke tingkat desa dan kelurahan, sebagai bagian dari akselerasi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan.
Menarik Dibaca. . .
Penyerahan yang berlangsung Rabu (29/7) di ruang kerja Kantor Bupati itu secara simbolis dilayangkan Bupati Ronald Kandoli kepada para camat se-Kabupaten Mitra.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mitra didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra M.Irwan Abdjulu, SE, Asisten Administrasi Umum Ir.Elly Sanguan,ME, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Halens Ole, S.E., MSA., Ak.
Dokumen yang diserahkan mencakup Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.
Bupati memberikan arahan agar seluruh camat segera meneruskan SPPDT kepada hukum tua (kepala desa) dan lurah di masing-masing wilayah.
Distribusi cepat menjadi kunci utama agar wajib pajak segera menerima pemberitahuan dan proses penagihan dapat berjalan tanpa hambatan.
Pemerintah daerah memandang percepatan pemungutan PBB-P2 sebagai prioritas, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap kas daerah, sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai untuk mendanai berbagai program pembangunan di Minahasa Tenggara.
Dengan tersalurkannya berkas ketetapan pajak lebih awal, seluruh lapisan pemerintahan dari kecamatan hingga desa diharapkan bersinergi menjalankan fungsi penagihan secara efektif.
Optimalisasi sektor pajak perkotaan dan perdesaan ini dinilai krusial bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sejalan dengan visi kemandirian fiskal daerah yang terus digalakkan oleh jajaran eksekutif setempat. (JoSel)
