Jakarta, M_Nusantara.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi memberlakukan kewajiban registrasi kartu SIM (Subscriber Identity Module) menggunakan verifikasi biometrik wajah. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam proses aktivasi dan registrasi nomor telepon seluler di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, aturan ini telah berlaku dan masyarakat diwajibkan menggunakan pengenalan wajah (face recognition) jika ingin mengaktifkan nomor HP. Peluncuran resmi kebijakan ini dilakukan di Gedung Sarinah, Jakarta, pada Selasa (27/2/2026).
Menarik Dibaca. . .
“Hari ini kita insya Allah memulai era baru registrasi pelanggan seluler menggunakan data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah,” ujar Meutya Hafid dalam sambutannya. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem digital nasional yang lebih aman dan terpercaya.
Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler. Peraturan ini mengamanatkan integrasi data biometrik warga, yang akan dicocokkan dengan database kependudukan, dalam setiap proses registrasi baru atau perpanjangan kartu SIM.
Kebijakan registrasi biometrik ini dianggap sebagai langkah lanjutan dari program registrasi SIM sebelumnya yang telah menggunaan data KTP. Dengan teknologi pengenalan wajah, pemerintah berharap dapat meminimalisir praktik-praktik penyalahgunaan nomor telepon, seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan kejahatan siber lainnya yang sering kali menggunakan nomor tidak terdaftar dengan benar.
Penerapan kebijakan ini dipastikan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, wajib bagi pendaftaran kartu SIM baru di seluruh jaringan operator seluler. Sementara itu, bagi pelanggan lama, sosialisasi dan mekanisme penyesuaian akan diinformasikan lebih lanjut oleh masing-masing penyedia layanan.
Respons masyarakat mulai bermunculan. Sebagian mendukung kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keamanan digital warga. Namun, tidak sedikit yang menyuarakan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi, mengingat data biometrik merupakan informasi yang sangat sensitif dan permanen.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid menjamin bahwa pemerintah akan menjamin keamanan dan kerahasiaan data biometrik masyarakat. Sistem yang digunakan disebut telah memenuhi standar keamanan siber tinggi dan hanya akan digunakan untuk tujuan verifikasi yang sah, sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku. (Sumber:detikinet)
