Mitra, M-Nusantaar.com – Sinergi antara aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah terus diperkuat di tengah dinamika transisi hukum pidana yang tengah berlangsung di Indonesia.
Seminar hukum yang digelar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menjadi momentum strategis bagi para pemangku kebijakan untuk menyamakan persepsi mengenai peran jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara.
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Lokon, Kota Tomohon, Rabu (19/8) itu menghadirkan Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Mitra.
Mengusung tema “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana”, seminar ini menjadi wadah diskusi bagi para aparat penegak hukum dan kepala daerah se-Sulawesi Utara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH, MH, bertindak sebagai keynote speaker dalam acara tersebut.
Selain itu, sederet pembicara kompeten turut mengisi seminar, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Amin Sutikno, SH, MH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dr. Feri Tas, SH, M.Hum, M.Si, serta akademisi dari Universitas Negeri Manado (UNIMA).
Hadir pula dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala daerah dan pejabat vertikal, seperti Wali Kota Tomohon Carol Senduk, SH, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, SE, M.Ikom, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, SH, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara I Gusti Bagus M. Ibrahim.
Dari jajaran Forkopimda Kabupaten Minahasa Tenggara, Bupati Ronald Kandoli turut didampingi oleh Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, para asisten, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi hukum yang sedang berjalan.
Seminar ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Utara.
Topik yang diangkat menyoroti pentingnya reposisi peran jaksa dalam sistem peradilan pidana, di tengah perubahan paradigma hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Implementasi instrumen lex favor reo atau asas yang mengutamakan kepentingan terdakwa dalam penafsiran hukum, menjadi salah satu bahasan utama. Prinsip ini dinilai relevan untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan di masa transisi, tanpa mengabaikan kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan pejabat daerah. Seminar ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstitusi dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pidana ke depan, di Indonesia. (**)
Sumber : Pemkab Mitra
