Ketika Kebohongan Diproduksi, Dipoles, dan Diedarkan untuk Mengendalikan Pikiran Publik
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada yang lebih berbahaya daripada orang yang berbohong: orang yang mengetahui bahwa dirinya sedang menyebarkan kebohongan, tetapi tetap melakukannya karena kebohongan itu menguntungkan kelompoknya.
Menarik Dibaca. . .
Di Indonesia, ruang publik semakin sering berubah menjadi tempat pertarungan informasi yang tidak sehat. Sebuah isu belum selesai diperiksa, tetapi vonis sosial sudah dijatuhkan. Seseorang belum pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tetapi foto dirinya telah beredar dengan narasi seolah-olah ia tertangkap tangan. Pernyataan pejabat dipotong dari konteksnya, tanggal suatu peristiwa ditempelkan pada berita yang berbeda, lalu disebarkan dengan judul yang sengaja dirancang untuk mengguncang emosi.
Anehnya, ketika fakta resmi muncul dan membantah informasi tersebut, sebagian penyebar tidak merasa perlu meminta maaf. Mereka cukup menghapus unggahan, mengganti judul, atau berpindah ke isu berikutnya. Seolah-olah ruang digital adalah tempat tanpa tanggung jawab, tempat orang dapat merusak nama baik siapa saja lalu pergi begitu saja.
Kita patut bertanya: apakah masyarakat sedang mencari kebenaran, atau justru sedang menikmati pertengkaran yang diproduksi oleh kebohongan?
Sebagai advokat, saya melihat persoalan ini bukan sekadar masalah etika bermedia sosial. Ini menyangkut perlindungan hak warga negara, kehormatan seseorang, kepastian hukum, integritas demokrasi, dan kepercayaan terhadap institusi negara. Ketika informasi palsu digunakan untuk memengaruhi sikap publik, persoalannya sudah jauh lebih besar daripada sekadar unggahan yang keliru.
Kita sedang menghadapi keadaan ketika kebohongan dapat diproduksi dalam hitungan menit, sedangkan pemulihan nama baik seseorang bisa memerlukan waktu bertahun-tahun.
KEBENARAN KALAH CEPAT, KEBOHONGAN MENANG VIRAL
Bayangkan sebuah peristiwa.
Sebuah grup percakapan menerima tangkapan layar yang menyatakan bahwa seorang tokoh nasional telah ditangkap aparat. Ada foto yang memperlihatkan tokoh tersebut seolah-olah sedang digiring petugas. Di bawahnya tertulis bahwa informasi itu berasal dari sumber internal kepolisian.
Seseorang kemudian membagikannya ke grup keluarga. Anggota grup lain meneruskannya ke komunitas, lalu seorang pemilik akun dengan puluhan ribu pengikut mengunggahnya kembali. Dalam waktu singkat, informasi itu menjadi bahan pembicaraan di berbagai platform.
Tidak seorang pun bertanya siapa yang pertama kali membuat foto tersebut. Tidak ada yang memeriksa apakah aparat benar-benar mengeluarkan keterangan. Bahkan, ada yang sudah menyusun kesimpulan politik berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.
Beberapa jam kemudian, pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa foto tersebut telah dimanipulasi dan tidak ada bukti penangkapan sebagaimana diberitakan.
Tetapi kerusakan telanjur terjadi. Nama seseorang sudah dipermalukan, keluarga dan pendukungnya telah bereaksi, masyarakat terbelah, dan sebagian orang masih mempertahankan informasi palsu tersebut meskipun bantahannya telah tersedia.
Ilustrasi ini bukan sekadar kemungkinan teoretis. Pada 9 November 2026, Liputan6 menerbitkan pemeriksaan fakta mengenai foto mantan Presiden Joko Widodo yang diklaim ditangkap dan diborgol dalam perkara penyadapan. Hasil penelusurannya menyatakan bahwa foto tersebut merupakan hasil modifikasi dan tidak ditemukan informasi valid mengenai penangkapan sebagaimana narasi yang beredar.
Peristiwa tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar: teknologi dapat membuat kebohongan tampak meyakinkan, tetapi teknologi tidak mengubah kebohongan menjadi fakta.
Foto bukan otomatis bukti. Tangkapan layar bukan otomatis dokumen resmi. Narasi yang menyebut nama pejabat bukan otomatis pernyataan institusi. Dan informasi yang telah ditonton jutaan kali tidak otomatis mempunyai nilai kebenaran.
Sayangnya, sebagian masyarakat masih mengukur kebenaran berdasarkan jumlah orang yang membagikan informasi, bukan berdasarkan kualitas sumber dan bukti yang mendukungnya.
Dalam dunia hukum, cara berpikir seperti itu sangat berbahaya.
INDUSTRI HOAKS: BUKAN HANYA ADA YANG MEMBUAT, TETAPI ADA YANG MEMANFAATKAN
Kita sering menyebut pelaku penyebaran informasi palsu dengan istilah buzzer, pendengung, pasukan siber, atau akun propaganda. Istilah-istilah tersebut memang populer, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap akun yang menyampaikan pendapat politik tertentu pasti dibayar atau menjadi bagian dari operasi terorganisasi.
Persoalannya harus dilihat secara lebih rasional.
Dalam ekosistem informasi digital, terdapat berbagai peran yang dapat membuat sebuah informasi palsu berkembang. Ada pembuat konten yang menciptakan narasi, ada pihak yang memotong atau mengubah materi, ada akun yang mengunggah secara berulang, ada jaringan yang memperluas jangkauan, dan ada pengguna biasa yang meneruskan informasi karena percaya atau karena merasa narasi tersebut menguntungkan kelompok yang didukungnya.
Apakah seluruh rangkaian itu selalu dikendalikan satu pemesan? Tidak. Apakah ada kemungkinan operasi penyebaran yang terencana dan dibiayai? Ada, tetapi harus dibuktikan melalui fakta, bukan hanya diasumsikan dari kesamaan narasi.
Di sinilah penyelidikan harus bekerja. Penegak hukum perlu menelusuri asal konten, pola koordinasi, hubungan antarakun, komunikasi, aliran pembayaran apabila relevan, serta pihak yang memberikan instruksi. Kesamaan unggahan dapat menjadi petunjuk awal, tetapi belum cukup untuk membuktikan adanya persekongkolan atau keterlibatan pihak tertentu.
Dalam perspektif hukum, tuduhan bahwa seseorang menjadi pemesan atau pengendali operasi hoaks merupakan tuduhan serius. Harus ada bukti yang dapat diuji. Jangan sampai kita memberantas berita bohong dengan cara menciptakan tuduhan baru yang juga belum terbukti.
Namun, satu hal tidak dapat disangkal: informasi palsu mempunyai nilai guna bagi pihak yang ingin membentuk persepsi publik tanpa harus menjelaskan fakta secara utuh.
Mereka tidak perlu memenangkan perdebatan berdasarkan argumentasi. Cukup membuat lawan kehilangan kepercayaan, memancing kemarahan pendukung, dan membiarkan masyarakat bertengkar.
Politik yang sehat membutuhkan gagasan. Politik yang manipulatif lebih menyukai emosi.
DUA WAJAH KEBOHONGAN: MENYERANG DAN MELINDUNGI
Dalam pertarungan opini, informasi palsu tidak selalu datang untuk menjatuhkan seseorang. Ada pula informasi yang dibuat untuk memberikan kesan bahwa seseorang telah dibersihkan, dibebaskan, atau dinyatakan tidak terlibat oleh suatu lembaga, padahal pernyataan resmi seperti itu belum pernah dikeluarkan.
Keduanya sama-sama berbahaya.
Kebohongan yang menyerang dapat merusak kehormatan seseorang melalui tuduhan yang tidak berdasar. Kebohongan yang membela dapat menciptakan kepastian palsu dan menyesatkan masyarakat mengenai perkembangan suatu perkara.
Bayangkan ada dua akun berbeda. Akun pertama mengunggah foto seorang tokoh dengan narasi bahwa ia telah ditangkap. Akun kedua menyatakan bahwa institusi penegak hukum telah memastikan tokoh tersebut tidak mempunyai hubungan apa pun dengan perkara yang sedang diselidiki. Kedua unggahan itu ternyata tidak didukung pernyataan resmi maupun bukti yang dapat diverifikasi.
Keduanya mungkin berasal dari kelompok yang saling berseberangan. Namun, akibatnya sama: masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
Karena itu, jangan mudah terjebak pada pilihan palsu antara informasi yang menyerang dan informasi yang membela. Keduanya tetap harus diuji.
Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena menjadi sasaran tuduhan. Tetapi seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersih hanya karena ada akun yang mengunggah klaim pembebasan tanpa dasar.
Dalam negara hukum, status seseorang ditentukan melalui proses dan keputusan yang mempunyai dasar hukum, bukan melalui popularitas sebuah unggahan.
MENGAPA MASYARAKAT MUDAH TERPERANGKAP?
Salah satu persoalan terbesar dalam penyebaran hoaks bukan hanya kemampuan pembuatnya memanipulasi informasi, melainkan kecenderungan penerimanya untuk mempercayai sesuatu yang sesuai dengan keyakinan pribadi.
Seseorang yang sejak awal tidak menyukai tokoh tertentu cenderung lebih cepat menerima kabar buruk tentang tokoh tersebut. Sebaliknya, pendukung fanatik akan lebih mudah menerima informasi yang menguntungkan tokohnya, sekalipun sumbernya tidak jelas.
Dalam psikologi sosial, kecenderungan ini dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan memilih, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang telah dimiliki.
Di samping itu, terdapat fenomena motivated reasoning, yakni ketika seseorang tidak lagi menilai informasi secara netral, tetapi menggunakan penalarannya untuk mempertahankan kesimpulan yang sejak awal ingin dipercayainya.
Akibatnya, fakta yang bertentangan dengan keyakinan dianggap propaganda, sementara kabar yang mendukung kelompok sendiri langsung dianggap kebenaran.
Di sinilah fanatisme politik berubah menjadi masalah literasi hukum dan informasi. Seseorang dapat sangat kritis terhadap berita yang menyerang kelompoknya, tetapi mendadak kehilangan daya kritis ketika berita yang sama menyerang lawan politiknya.
Standar kebenaran menjadi tidak konsisten. Yang dinilai bukan lagi benar atau salah, melainkan siapa yang diuntungkan.
Saya ingin menyampaikan kritik dengan tegas: jangan sampai kecerdasan kita hanya digunakan untuk membela tokoh yang kita sukai, sementara kemampuan berpikir kritis kita tinggalkan ketika berhadapan dengan informasi yang menguntungkan kelompok sendiri.
Masyarakat yang sehat tidak membutuhkan penggemar politik yang membenarkan segala sesuatu. Masyarakat membutuhkan warga negara yang berani mengoreksi siapa pun, termasuk tokoh yang dipilihnya sendiri.
ILUSTRASI PERKARA: TANGKAPAN LAYAR PALSU YANG MENGGUNCANG SEBUAH DAERAH
Untuk memahami akibat hukumnya, bayangkan sebuah perkara hipotetis.
Sebuah akun media sosial mengunggah tangkapan layar yang seolah-olah merupakan pengumuman resmi kepolisian. Isinya menyebut seorang kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan akan segera ditangkap. Padahal, pada saat unggahan itu dibuat, tidak ada pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka tersebut.
Unggahan tersebut kemudian disebarkan oleh sejumlah akun lain. Sebagian menambahkan narasi bahwa aparat sedang menutupi perkara. Sebagian lagi mengajak masyarakat mendatangi kantor pemerintahan. Dalam situasi yang semakin panas, terjadi bentrokan fisik dan perusakan fasilitas umum.
Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar unggahan merupakan hasil rekayasa. Penyidik kemudian menelusuri siapa yang membuat dokumen, siapa yang mengetahui kepalsuannya, siapa yang menyebarkan, dan apakah terdapat hubungan antara penyebaran tersebut dengan kerusuhan yang terjadi.
Dalam perkara seperti ini, pertanggungjawaban pidana tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang pernah membagikan unggahan.
Penyidik harus menguji unsur delik yang berlaku, termasuk pengetahuan pelaku mengenai kepalsuan informasi, tindakan penyiaran atau penyebarluasan, hubungan sebab akibat, serta akibat kerusuhan yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana.
Bagaimana jika seseorang menerima unggahan itu dari temannya, mengira benar, kemudian meneruskannya tanpa mengetahui bahwa dokumennya palsu? Keadaan tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dengan orang yang sengaja membuat dokumen palsu, mengetahui isinya tidak benar, dan menyebarkannya untuk menimbulkan akibat tertentu.
Di sinilah asas kesalahan menjadi penting. Pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibangun hanya berdasarkan akibat yang terjadi tanpa memeriksa kesalahan dan peran masing-masing orang.
Ilustrasi ini sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua penyebaran informasi yang keliru otomatis merupakan tindak pidana. Ada perbedaan antara kekeliruan, kelalaian, manipulasi, dan kesengajaan yang harus dibuktikan.
HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH DIJADIKAN SENJATA UNTUK MEMBUNGKAM KRITIK
Dalam menghadapi hoaks, pemerintah dan aparat penegak hukum memang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat. Namun, penindakan harus dilakukan dengan ketelitian yang sama besarnya dengan ancaman yang ingin dicegah.
Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di sisi lain, Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28J memberikan dasar pembatasan hak melalui undang-undang untuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang sah dalam kehidupan demokratis.
Artinya, kebebasan berekspresi bukan kebebasan tanpa batas. Tetapi pembatasan juga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Kritik terhadap presiden, menteri, polisi, kejaksaan, hakim, partai politik, atau kebijakan pemerintah tidak otomatis menjadi hoaks atau tindak pidana. Pendapat yang keras, satire, ketidaksetujuan politik, dan kritik terhadap kebijakan harus dibedakan dari penyebaran informasi faktual palsu yang memenuhi unsur tindak pidana.
Jika setiap kritik dianggap sebagai ancaman, negara akan kehilangan fungsi demokratisnya. Sebaliknya, jika setiap kebohongan dibiarkan atas nama kebebasan berpendapat, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar akan dikorbankan.
Negara hukum harus menjaga dua hal sekaligus: kebebasan masyarakat dan tanggung jawab atas penyalahgunaan kebebasan tersebut.
REGULASI YANG MENGATUR PENYEBARAN BERITA BOHONG
Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai penyebaran berita bohong mengalami perubahan penting setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan pidana, termasuk rumusan mengenai penyiaran atau penyebarluasan berita bohong. Karena itu, pembahasan hukum pada November 2026 harus menggunakan rumusan yang telah disesuaikan, bukan semata-mata mengutip naskah awal KUHP 2023.
Pasal 263 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan yang diketahui bohong dan mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori V.
Pasal 264 mengatur penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap, apabila pelaku mengetahui bahwa berita tersebut mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Ancaman pidananya paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III.
Ketentuan ini harus dibaca secara cermat. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu berita ternyata salah. Penegak hukum harus membuktikan unsur yang dirumuskan undang-undang, termasuk pengetahuan pelaku dan akibat kerusuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal yang diterapkan.
Penjelasan mengenai kerusuhan juga harus diperhatikan. Dalam perkembangan pengujian konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan bahwa kerusuhan yang dimaksud dalam ketentuan UU ITE terkait adalah gangguan ketertiban umum di ruang fisik, bukan sekadar kegaduhan atau pertengkaran di ruang digital.
Perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 juga memperketat rumusan delik berita bohong. Penjelasan pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa Pasal 263 mensyaratkan pelaku mengetahui berita tersebut bohong dan penyebarannya mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Penjelasan tersebut menegaskan pentingnya unsur kesengajaan dan akibat yang nyata.
Dengan demikian, jangan sembarangan menyebut setiap orang yang meneruskan berita keliru sebagai pelaku tindak pidana Pasal 263 KUHP. Harus ada pembuktian unsur delik secara lengkap.
Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memuat ketentuan mengenai informasi elektronik yang menyesatkan, hasutan berbasis identitas tertentu, dan ancaman melalui sarana elektronik. Namun, penerapan ketentuan Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) harus memperhatikan klausul berlakunya yang berkaitan dengan mulai berlakunya KUHP Nasional, serta perubahan hukum berikutnya. Tidak tepat menggunakan ketentuan lama seolah-olah tidak pernah ada perubahan.
Apabila informasi palsu menyerang kehormatan seseorang, ketentuan mengenai pencemaran atau penghinaan dalam KUHP juga dapat diperiksa sesuai karakter perbuatannya. Akan tetapi, kritik terhadap kepentingan umum, pendapat, dan penilaian terhadap kebijakan tidak boleh otomatis disamakan dengan pencemaran. Konteks, substansi, maksud, serta unsur pasal yang diterapkan harus diuji.
Jika penyebaran informasi palsu dilakukan dengan menggunakan dokumen atau gambar hasil manipulasi, dapat pula diperiksa apakah terdapat tindak pidana lain, seperti pemalsuan surat, penipuan, atau perbuatan yang menimbulkan kerugian. Semua itu bergantung pada fakta dan unsur delik yang terbukti, bukan semata-mata karena suatu konten dianggap tidak benar.
HAK MASYARAKAT UNTUK MENGKRITIK TETAP HARUS DILINDUNGI
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Undang-undang ini juga menegaskan peran pers sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Namun, perlu dibedakan antara produk jurnalistik yang dikerjakan perusahaan pers dan konten yang dibuat akun pribadi atau kanal media sosial. Tidak semua unggahan otomatis merupakan produk jurnalistik yang tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Apabila suatu informasi merupakan produk jurnalistik, pengaduan dapat ditempuh melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sesuai kewenangannya. Sementara itu, terhadap konten nonjurnalistik, mekanisme hukum umum tetap dapat digunakan apabila terdapat dasar yang sah.
Prinsipnya, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi harus dijaga. Tetapi kebebasan tersebut tidak boleh digunakan sebagai perlindungan bagi tindakan manipulasi yang disengaja dan merugikan orang lain.
Pers yang profesional melakukan verifikasi. Pembuat konten yang bertanggung jawab menjelaskan sumber. Pengguna media sosial yang dewasa tidak mengubah dugaan menjadi kepastian.
JANGAN HANYA MENUNTUT PENYEBAR HOAKS, PERIKSA JUGA PIHAK YANG MEMPRODUKSI DAN MENGARAHKANNYA
Salah satu kelemahan penanganan perkara informasi palsu adalah kecenderungan berhenti pada akun yang paling mudah ditemukan.
Padahal, apabila terdapat dugaan operasi penyebaran yang terorganisasi, penyidikan seharusnya menelusuri keseluruhan rangkaian perbuatan berdasarkan bukti yang sah. Siapa yang membuat konten? Siapa yang menyediakan materi? Siapa yang mengubah gambar atau dokumen? Siapa yang memberikan instruksi? Apakah terdapat pembayaran? Apakah ada komunikasi yang menunjukkan koordinasi? Apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari penyebaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting, tetapi jawabannya tidak boleh dibangun dari prasangka politik.
Kesamaan waktu unggahan, keseragaman kalimat, atau penggunaan tagar yang sama dapat menjadi petunjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, semuanya belum otomatis membuktikan bahwa terdapat satu komando atau pemesan tertentu.
Penegak hukum harus bekerja berdasarkan alat bukti dan metode penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada pihak yang diduga mengorganisasi penyebaran, keterlibatannya harus dibuktikan melalui komunikasi, hubungan peran, aliran dana, instruksi, atau bukti relevan lainnya.
Jangan sampai aparat hanya menangkap orang yang mengunggah, sementara pihak yang terbukti mengendalikan dan mengambil keuntungan justru tidak pernah diperiksa. Namun, jangan pula seseorang dituduh menjadi dalang hanya karena memiliki kedekatan politik dengan pihak yang menyebarkan informasi.
Hukum harus mengejar perbuatan dan pertanggungjawaban individual, bukan memburu identitas politik.
LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN DAN MASYARAKAT
Seseorang yang menjadi sasaran informasi palsu sebaiknya tidak hanya membalas dengan kemarahan atau membuat unggahan tandingan. Langkah pertama adalah mengamankan bukti. Simpan tautan asli, tangkapan layar lengkap, nama akun, waktu unggahan, rekaman video, komentar, serta bukti penyebaran. Jika memungkinkan, simpan salinan elektronik dalam format aslinya dan catat sumber serta waktu pengambilannya.
Jangan mengedit bukti asli. Jangan hanya menyimpan gambar yang telah dipotong. Dalam perkara digital, konteks unggahan dan keutuhan data dapat menentukan kekuatan pembuktian.
Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi terhadap sumber informasi. Hubungi institusi yang namanya dicatut, periksa pengumuman resmi, dan mintalah klarifikasi tertulis apabila diperlukan. Jika menyangkut pemberitaan media, gunakan mekanisme hak jawab atau hak koreksi sesuai ketentuan pers.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, korban dapat membuat laporan kepada kepolisian dengan menyertakan kronologi dan bukti awal. Laporan harus menjelaskan secara konkret informasi mana yang diduga palsu, siapa yang menyebarkan, mengapa informasi tersebut diketahui tidak benar, dan akibat hukum yang ditimbulkan.
Apabila terdapat kerugian atau serangan terhadap kehormatan yang memenuhi unsur hukum, korban dapat meminta pendampingan advokat untuk menilai apakah tersedia langkah pidana, gugatan perdata, atau mekanisme lain yang sesuai.
Bagi masyarakat yang menerima informasi meragukan, langkah paling sederhana justru sering menjadi yang paling efektif: jangan meneruskan sebelum memeriksa. Cari sumber pertama, periksa tanggal, baca isi lengkap, bandingkan dengan sumber resmi, dan pastikan apakah foto atau video memang berasal dari peristiwa yang diklaim.
Jika sudah terlanjur menyebarkan informasi yang keliru, koreksilah secara terbuka. Menghapus unggahan tanpa memberikan klarifikasi bukan penyelesaian yang bertanggung jawab.
FILOSOFI NEGARA HUKUM: KEBEBASAN TANPA TANGGUNG JAWAB MENJADI KESEWENANG-WENANGAN
Dalam filsafat hukum, kebebasan tidak pernah dimaksudkan sebagai izin untuk merusak hak orang lain.
John Stuart Mill dalam gagasan tentang kebebasan mengingatkan pentingnya ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi kebebasan itu juga berhadapan dengan prinsip bahwa tindakan seseorang dapat dibatasi ketika menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
Dalam konteks digital, prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Setiap orang berhak menyampaikan kritik, mempertanyakan kebijakan, dan mengawasi pejabat publik. Tetapi hak tersebut tidak memberikan kewenangan untuk merekayasa bukti, mengarang pernyataan resmi, atau menyebarkan tuduhan yang diketahui tidak benar.
Filosofi negara hukum juga menuntut agar pemerintah tidak menggunakan isu hoaks sebagai alasan untuk mengendalikan seluruh percakapan publik. Penguasa harus mampu membedakan kritik yang tidak menyenangkan dari kebohongan yang sengaja diproduksi.
Di satu sisi, masyarakat harus bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan. Di sisi lain, aparat harus bertanggung jawab atas cara hukum diterapkan.
Keadilan tidak boleh hanya diarahkan kepada pengguna media sosial yang tidak mempunyai kekuatan politik, sementara aktor yang lebih berpengaruh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Sebaliknya, penegakan hukum juga tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti warga yang menyampaikan pendapat secara sah.
Inilah keseimbangan yang harus dijaga.
JANGAN BIARKAN NEGARA DIATUR OLEH ALGORITMA DAN MASYARAKAT DIKENDALIKAN OLEH KEBENCIAN
Hoaks tidak akan berhenti hanya karena pemerintah membuat pernyataan bantahan. Ia juga tidak akan hilang hanya dengan menangkap beberapa orang yang menyebarkannya. Selama masyarakat tidak membangun kebiasaan memeriksa informasi, selama ada pihak yang memperoleh keuntungan dari manipulasi persepsi, dan selama platform digital memberi ruang bagi penyebaran konten tanpa tanggung jawab, persoalan ini akan terus berulang.
Namun, saya tidak sepakat jika seluruh masalah kemudian disederhanakan dengan menyatakan bahwa sistem politik Indonesia memang dirancang untuk membutuhkan kebohongan. Pernyataan semacam itu terlalu luas dan membutuhkan pembuktian. Yang dapat kita katakan secara lebih bertanggung jawab adalah bahwa biaya politik, persaingan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan lemahnya literasi informasi dapat menciptakan insentif bagi penggunaan propaganda dan manipulasi.
Itulah persoalan yang harus diperbaiki.
Partai politik harus membangun pendidikan politik, bukan memelihara fanatisme. Pejabat publik harus menjawab kritik dengan data, bukan dengan intimidasi. Media harus memeriksa informasi sebelum menerbitkannya. Platform digital harus memperkuat mekanisme penanganan konten manipulatif. Aparat penegak hukum harus bertindak profesional tanpa keberpihakan. Dan masyarakat harus berhenti menjadikan media sosial sebagai pengadilan yang menjatuhkan vonis sebelum bukti diperiksa.
Kita tidak sedang meminta masyarakat berhenti berbeda pendapat. Justru perbedaan pendapat adalah bagian penting dari demokrasi. Yang harus dihentikan adalah kebiasaan menjadikan kebohongan sebagai alat untuk memenangkan perbedaan.
Jangan sampai orang yang mengkritik pemerintah dianggap musuh negara, sementara orang yang memanipulasi informasi justru dipuji sebagai pembela kelompok. Jangan sampai nama baik seseorang dihancurkan oleh foto palsu, sedangkan pihak yang membuatnya berlindung di balik keramaian dunia maya.
Dan kepada para pengguna media sosial yang begitu bersemangat membagikan kabar tentang tokoh politik, pejabat, atau institusi negara, saya ingin mengingatkan: jangan merasa menjadi pejuang kebenaran hanya karena unggahan Anda memperoleh ribuan tanda suka. Bisa jadi Anda sedang membantu menyebarkan sesuatu yang bahkan tidak pernah terjadi.
Demokrasi tidak akan rusak hanya karena rakyat berbeda pilihan. Demokrasi mulai rusak ketika kebohongan diperlakukan sebagai kebenaran, kritik dianggap permusuhan, dan hukum dipaksa mengikuti kepentingan kelompok.
Jangan menjadi tenaga gratis bagi industri kebohongan. Jangan pula menjadi hakim bagi orang lain hanya berdasarkan judul yang Anda baca di layar ponsel.
Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, siapa yang paling banyak pengikutnya, atau siapa yang paling cepat membuat konten viral.
Kebenaran harus diuji. Tuduhan harus dibuktikan. Kekuasaan harus diawasi. Dan kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Kalau kita masih lebih sibuk membela kebohongan daripada memeriksa fakta, jangan heran apabila suatu hari kita sendiri menjadi korban dari kebohongan yang pernah kita bantu sebarkan.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
