Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara resmi meluncurkan kampanye antikorupsi besar-besaran di lingkungan internal pemkab.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peringatan keras yang disampaikan langsung oleh Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara di daerah tersebut.
Menarik Dibaca. . .
Upaya serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini disampaikan dalam sebuah arahan internal yang berlangsung di kantor bupati, Rabu (26/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Robby Dondokambey yang akrab disapa RD bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang (Vasung) dan Sekretaris Daerah Lynda Watania mengultimatum seluruh pegawai untuk menunjukkan sikap tegas menolak korupsi.
Para pimpinan daerah itu menekankan bahwa membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus dimulai dari keberanian setiap individu aparatur untuk berkata tidak terhadap segala bentuk suap, pungutan liar, dan gratifikasi.
“Saya minta semua jajaran agar kita sama-sama menolak korupsi. Jangan ambil, jangan terima, dan jangan beri,” ujar Bupati Robby Dondokambey di hadapan para kepala dinas, camat, dan seluruh perangkat daerah, seraya mengingatkan bahwa kejujuran adalah fondasi utama pelayanan publik.
Kampanye antikorupsi ini tidak hanya berhenti pada imbauan lisan. Pemkab Minahasa mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Sekretaris Kabupaten Lynda Watania menambahkan bahwa semua prosedur administrasi dan penganggaran akan terus diawasi untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik koruptif.
Dengan langkah ini, pemerintahan RD-Vasung ingin menunjukkan bahwa pemberantasan KKN adalah prioritas nyata, bukan sekadar slogan.
Semangat antikorupsi diharapkan dapat melekat menjadi kebiasaan dalam setiap aktivitas pemerintahan, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga jajaran terbawah. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan dampaknya melalui pelayanan yang lebih cepat, bersih, dan akuntabel.
Kampanye ini menjadi salah satu ikhtiar strategis Pemkab Minahasa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan publik, sejalan dengan upaya nasional dalam memberantas korupsi di seluruh lapisan birokrasi. (**)
