Tahuna, M-Nusantara.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam dua perkara berbeda yang tengah memasuki tahapan penting dalam proses penegakan hukum.
Kedua perkara tersebut masing-masing berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank SulutGo Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dugaan korupsi dalam penggunaan Program Tol Laut di Pelabuhan Tahuna periode 2017 hingga 2021.
Menarik Dibaca. . .
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers oleh Kasi Intel Kejari Kepulauan Sangihe, Jhon Padalani, S.H. Dalam keterangannya, Kejari menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian proses hukum, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen, hingga pendalaman terhadap berbagai fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
“Penetapan tersangka bukanlah keputusan pengadilan. Status tersebut merupakan bagian dari proses hukum berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik,” tegas pihak Kejari Kepulauan Sangihe.
Dalam perkara pertama, Kejari Kepulauan Sangihe menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana CSR Bank SulutGo pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan DP, yang disebut sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai tersangka.
Sementara perkara kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan Program Tol Laut di Pelabuhan Tahuna pada periode 2017 sampai dengan 2021.
Dalam perkara ini, penyidik Kejari Kepulauan Sangihe menetapkan Haji, mantan karyawan PT Pelni yang merupakan penanggung jawab PT SBN Subcabang Tahuna, sebagai tersangka.
Berdasarkan hasil penyidikan dan perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan, dalam perkara penggunaan Program Tol Laut tersebut ditemukan dugaan kerugian negara kurang lebih Rp 1,5 miliar.
Kejaksaan menegaskan bahwa kerugian negara tersebut bukan sekadar persoalan nominal. Dana negara merupakan amanah masyarakat yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik dan mendukung pembangunan daerah.
“Di balik uang negara adalah amanah masyarakat. Bayangkan apa arti Rp1,5 miliar bagi masyarakat daerah Kepulauan Sangihe, bagi pelaku usaha kecil, bagi keluarga yang membutuhkan, maupun bagi pembangunan sebuah desa,” demikian disampaikan pihak Kejari.
Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi dana CSR Bank SulutGo Tahun Anggaran 2023, penyidik menyampaikan adanya dugaan kerugian negara sekitar Rp 357 juta.
Namun, besaran kerugian tersebut masih akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan proses penyidikan dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Kejaksaan menjelaskan bahwa dugaan perbuatan dalam perkara CSR tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai pengelolaan dan penyerahan dana yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kejari Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut bukan dimaksudkan untuk membalas, mempermalukan, ataupun menunjukkan kekuasaan. Penegakan hukum, menurut Kejaksaan, harus diarahkan untuk mencari kebenaran, menghadirkan keadilan dan menjaga kepentingan masyarakat.
“Penegakan hukum harus tegas tanpa arogansi. Kami tidak ingin membangun penegakan hukum dengan rasa takut, tetapi dengan kepercayaan. Hukum bekerja berdasarkan bukti yang nyata,” tegasnya.
Kedua Tersangka Langsung Ditahan Kejaksaan juga mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta memberikan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan status tersangka.
(Heri O.Lesbata)
