Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto Sipin, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan aparatur daerah dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di tingkat provinsi. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers usai kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (10/9/2026).
Wamen HAM menyebut bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, termasuk melalui program inovasi yang berpihak pada HAM. “Kami mengapresiasi daerah-daerah yang memiliki catatan baik dalam praktik HAM. Pemerintah provinsi sangat penting karena mereka termasuk yang belum sepenuhnya mendapat pemahaman tentang hak asasi manusia,” ujarnya.
Menarik Dibaca. . .
Ia menekankan bahwa penguatan HAM juga harus menyentuh dunia pendidikan. Menurutnya, kampus-kampus di daerah perlu dilibatkan dalam program kolaborasi untuk menyebarkan pemahaman HAM. “Kami terbuka untuk bekerja sama, termasuk dengan universitas yang ada di Manado. Ini bagian dari penguatan di kampus,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wamen HAM menyoroti sejumlah isu konkret, seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ia mencontohkan pentingnya memastikan kantor-kantor pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur Sulawesi Utara, ramah bagi penyandang disabilitas. “Apakah sudah ramah? Apakah bisa masuk? Ini yang perlu kita pastikan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan hak tidak selalu bisa dilakukan secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara bertahap atau progresif, sepanjang pemerintah memiliki rencana yang transparan dan partisipatif. “Yang penting tidak ada diskriminasi. Tidak boleh ada pembedaan karena agama, afiliasi, atau warna kulit,” tegasnya.
Terkait ketenagakerjaan, Wamen HAM menyebut adanya ketentuan kuota 2 persen untuk penyandang disabilitas di instansi pemerintah, termasuk disabilitas mental. Namun, ia mengakui implementasinya masih perlu dievaluasi. “Ini perlu dicek lagi tahun berapa aturannya dan bagaimana implementasinya,” katanya.
Wamen HAM juga menyoroti tantangan penyebaran informasi HAM di media sosial, yang menurutnya sering kali lebih menarik perhatian dengan isu-isu negatif. “Media sosial lebih suka yang sensasional. Ini tantangan bagi kita semua,” ujarnya.
Hadir dalam penerimaan penghargaan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat Prof. Ir. Steenie E. Wallah, M.Sc, Ph.d
Kunjungan kerja Wamen HAM di Sulawesi Utara berlangsung hingga 10 September 2026 dan berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan aparatur, serta pembukaan ruang dialog dengan elemen masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan program HAM, menurutnya, adalah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya, termasuk bagi ASN yang memiliki keterbatasan kapasitas. “Kita harus sering membuka ruang-ruang dialog yang selama ini terbatas,” pungkasnya. (**)
