Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus bergerak cepat merespons persoalan pasokan dan harga cabai rawit atau rica yang menjadi salah satu komoditas pangan strategis dan berpengaruh terhadap inflasi daerah.
Langkah konkret yang dilakukan yakni memfasilitasi distribusi 2,4 ton cabai rawit merah varietas Patalan dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Manado. Pasokan tersebut ditargetkan tiba di Manado Senin (14/9/2026) malam dan mulai disalurkan kepada pedagang Selasa (15/9/2026).
Menarik Dibaca. . .
Pemerintah mendatangkan cabai dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan.
Gubernur Yulius Selvanus, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia, Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Cabai tersebut didatangkan adalah dari Probolinggo, Jawa Timur, dan disalurkan ke Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Pengiriman dilakukan adalah pada Senin (14/9/2026) malam, dengan penyaluran kepada pedagang dimulai Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 06.30 WITA. Mengapa langkah ini diambil adalah untuk memastikan pasokan cabai tersedia, distribusi berjalan lancar, harga terjangkau, daya beli masyarakat terjaga, dan inflasi Sulawesi Utara terkendali. Bagaimana prosesnya dilakukan adalah melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan biaya distribusi difasilitasi melalui skema reimburse FDP Bank Indonesia, serta pengawasan oleh Satgas Pangan dan TPID.
Cabai dikirim melalui jalur udara dengan rute Probolinggo–Bandara Juanda–Bandara Makassar–Bandara Sam Ratulangi Manado. Pemprov Sulut bersama BI menargetkan cabai tersebut dapat dijual kepada masyarakat dengan harga konsumen maksimal Rp 57.000 per kilogram, sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP). Pada tahap awal, sebanyak 2,4 ton cabai akan didistribusikan ke Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Penyaluran dilakukan melalui pedagang utama pasar yang terdaftar dalam SP2KP. Para pengecer yang menjual cabai tersebut terlebih dahulu didata sehingga jalur distribusi dapat dipantau.
Gubernur Yulius memastikan upaya pengendalian harga tidak berhenti pada mendatangkan pasokan. Pengawasan terhadap distribusi menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Satgas Pangan dan TPID bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan pengawasan terhadap proses distribusi dan penjualan. Pada Senin malam, TPID mengoordinasikan penerimaan cabai di Pasar Bersehati.
Selanjutnya, pada dini hari Selasa, pengiriman untuk Minahasa Utara dan Minahasa Selatan akan dikawal menuju titik pembagian.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan harga pangan.
Dengan mendatangkan cabai dari sentra produksi, pemerintah berupaya memperpendek rantai distribusi, memperkuat stok di pasar, serta menekan kesenjangan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.
Bagi Gubernur Yulius, pengendalian harga pangan bukan hanya soal menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. (JoSel)
