Manado, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, (YSK) menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (14/9/2026). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Kota Manado, mulai pukul 10.00 WITA.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Ranperda ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui bersama.
Menarik Dibaca. . .
Dokumen ini menjadi dasar hukum untuk menyesuaikan arah kebijakan anggaran daerah dengan dinamika fiskal serta kebutuhan pembangunan yang berkembang di lapangan.
Gubernur menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menempatkan disiplin aturan sebagai landasan utama dalam mengelola keuangan daerah.
“APBD wajib dikelola selaras dengan kemampuan fiskal riil, mengacu pada RKPD, KUA, dan PPAS, serta dilaksanakan dengan prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Gubernur.
Gubernur menambahkan, Perubahan APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kepemimpinan dan otorisasi publik untuk alokasi, distribusi, serta stabilisasi ekonomi.
Perubahan ini difungsikan sebagai langkah penataan fiskal yang responsif untuk mengoreksi dinamika teknis, menata pergeseran alokasi, mengoptimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, serta menjawab keadaan mendesak dan luar biasa di lapangan.
Secara spesifik, Perubahan APBD 2026 didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, penyesuaian ruang fiskal dan penajaman prioritas. Finalisasi SiLPA Tahun 2025 oleh BPK RI serta penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah membuat ruang fiskal terkoreksi.
Pemerintah daerah memanfaatkan kondisi ini dengan menggeser atau merasionalisasi anggaran dari program yang lambat dieksekusi pada Semester I menuju program prioritas yang berdampak tinggi bagi masyarakat.
Kedua, pemenuhan kewajiban mengikat dan integritas fiskal. Pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin penuntasan hak-hak normatif ASN dan PPPK, pembayaran cicilan utang daerah, serta penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI dan reviu APIP.
Gubernur menekankan kewajiban hukum dan moral ini harus tuntas tanpa mengganggu mutu pelayanan publik.
Ketiga, respon cepat terhadap keadaan darurat dan mendesak. Untuk menjawab tantangan yang tidak terprediksi sebelumnya, pemerintah daerah mengambil langkah cepat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
Meski ruang fiskal mengalami penyesuaian dan rasionalisasi teknis, Gubernur memastikan arah komitmen pembangunan Sulut tidak surut.
Tema Pembangunan RKPD Tahun 2026 tetap sama, yaitu “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”, dengan delapan prioritas pembangunan daerah sebagai jangkar kebijakan.
Dari sisi kebijakan penganggaran, Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penyesuaian terhadap target SiLPA, alokasi Pendapatan Transfer ke Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026, serta penerimaan Hibah Apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Ruang fiskal yang terkoreksi dialokasikan secara proporsional dan terarah pada tiga pilar utama prioritas belanja daerah.
Pilar pertama, akselerasi belanja modal yang difokuskan pada peningkatan konektivitas infrastruktur jalan, jaringan, irigasi pertanian, pembebasan lahan strategis, serta sarana penunjang pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan sentra agrobisnis.
Pilar kedua, penguatan sektor produktif dan strategis melalui promosi pariwisata, pembinaan olahraga prestasi, penguatan ketahanan pangan (pertanian, perikanan, UMKM), serta pendanaan kajian teknis strategis seperti AMDAL, pertambangan, dan penataan ruang.
Pilar ketiga, program pro-rakyat dan perlindungan sosial yang mengalokasikan anggaran pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan mandatory spending.
Untuk memastikan seluruh program terealisasi secara presisi dan tepat sasaran, seluruh proses penyusunan Perubahan APBD dikawal dan dikunci secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis digital, sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Integrasi sistem ini menjadi komitmen bersama untuk menjamin transparansi, efektivitas, serta efisiensi optimal dalam pendayagunaan setiap rupiah sumber daya daerah.
Adapun skema Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Gubernur adalah sebagai berikut :
Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp 3.168.777.211.360,00 bertambah sebesar Rp 63.890.597.985,00 sehingga menjadi Rp 3.232.667.809.345,00.
Belanja Daerah yang semula dianggarkan Rp 3.008.153.879.928,00 bertambah sebesar Rp 191.017.979.848,52 sehingga menjadi Rp 3.199.171.859.776,52.
Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang semula dianggarkan Rp 50.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp 127.127.381.863,52 sehingga menjadi Rp 177.127.381.863,52. Sementara Pengeluaran Pembiayaan semula dianggarkan Rp 210.623.331.432,00 tidak mengalami perubahan.
Gubernur membuka diri terhadap setiap masukan, saran, dan pandangan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada tahapan pembahasan selanjutnya.
Ia berharap rancangan ini dapat disempurnakan menjadi produk hukum daerah yang aspiratif, realistis, dan berdaya guna bagi kemajuan Sulawesi Utara.
“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai setiap langkah kita, dalam membangun daerah yang kita cintai bersama,” tutup Gubernur.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulut, unsur FORKOPIMDA, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, SIP, MM, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama, koordinator dan tim ahli gubernur, direksi dan komisaris PT Bank SulutGo, General Manager PT PLN Suluttenggo, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulut, Tim Khusus Gubernur Percepatan PSN, Direksi Perumda Pembangunan Sulut, Direksi dan Dewan Komisaris PT PPSU, Direksi dan Dewan Komisaris PT Membangun Sulut Maju, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulut, pimpinan instansi vertikal, tenaga ahli fraksi DPRD, para ketua BEM perguruan tinggi, serta insan pers. (JoSel)
