Manado, M-Nusantara.com – Dinamika penanganan permasalahan pertanahan di kawasan bantaran Sungai Pal 2 dan Paal 4, Manado, Sulawesi Utara, kembali memanas.
Dua kelompok warga yang terdampak proyek normalisasi dan penataan kawasan kini bersuara lantang menuntut kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado.
Menarik Dibaca. . .
Mereka mengeluhkan lambannya penyelesaian proyek yang berdampak pada terhentinya aktivitas sosial-ekonomi warga.
Di kawasan Paal 4, mantan Kepala Lingkungan setempat, Noldy Rumambi, menjadi juru bicara warga dalam sebuah orasi.
Ia menyerukan agar aspirasi warga tidak diabaikan dan meminta pihak BPN Kota Manado untuk turun langsung memberikan penjelasan.
“Kami minta supaya aspirasi ini dapat didengar untuk kita bersama. Kalau bisa Bapak menjawab, mungkin akan ada perwakilan,” ujar Rumambi di hadapan massa.!Selasa (15//2026)
Rumambi secara khusus mengundang perwakilan BPN, yang disapa “Pak Atan”, untuk duduk bersama dalam sebuah diskusi guna membuat komitmen bersama terkait persoalan yang tengah dihadapi warga.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah tanpa keributan dan adanya tanggung jawab dari semua pihak.
“Kami minta atau mengundang perwakilan kita untuk berdiskusi dalam membuat komitmen bersama,” tegasnya.
Sementara itu, di lokasi berbeda yakni bantaran Sungai Pal 2, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pagar Emas menyambangi langsung warga yang terdampak proyek normalisasi.
Kedatangan tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutan proyek.
Dalam pertemuan yang awalnya direncanakan dihadiri sekitar 100 orang, Ketua Umum Pagar Emas menegaskan bahwa pihaknya hadir bukan untuk memperkeruh situasi, melainkan demi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Ia pun meminta Kepala Kantor BPN Kota Manado untuk memberikan penjelasan secara langsung dan transparan.
“Kita minta kepala BPN Kota Manado dapat menjawab atas aspirasi rakyatnya dengan baik. Kita lakukan dengan konduksi, nanti kita minta kepala BPN memberikan penjelasan-penjelasan, menjawab kenapa begitu lama ini,” ujarnya.
Ia menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga akibat tertundanya penyelesaian proyek. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya memiliki kegiatan usaha dan sosial kini tidak lagi bisa bekerja mencari nafkah seperti biasa.
“Ada yang kemudian berusaha, tidak bisa lagi berusaha. Kegiatan sosial mereka untuk bekerja mencari nafkah jadi terganggu. Makanya kami minta di sini Kepala Kantor BPN Kota Manado dapat memberikan jawaban,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan krusial, terutama terkait kepastian waktu pelaksanaan penyelesaian proyek. Ketua Umum Pagar Emas menekankan pentingnya kejelasan jadwal agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Teman-teman menyatakan, berapa lama? Yang kedua, jika hari ini ada (penyelesaian), jangan salahkan masyarakat kalau proyek ini tentunya akan menjadi permasalahan secara nasional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak terkait yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan terlalu lama membiarkan persoalan ini berlarut-larut untuk segera bertanggung jawab. Namun, ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan menjunjung sopan santun.
“Dan sedikit tambahan yang sopan santun. Kita sampaikan ini dengan baik-baik, tapi harus ada jawaban yang jelas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Kantor BPN Kota Manado terkait permintaan penjelasan tersebut. Warga berharap pertemuan ini menghasilkan solusi konkret, terutama kepastian kelanjutan proyek dan pemulihan aktivitas sosial-ekonomi mereka.
Situasi di Manado ini menjadi sorotan nasional, mengingat proyek strategis nasional seharusnya disertai dengan penyelesaian dampak sosial yang memadai.
Ketidakpastian yang berkepanjangan tidak hanya merugikan warga secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas jika tidak segera direspons dengan transparansi dan tindakan nyata dari instansi terkait. (**)
