Sangihe, M-Nusantara.com — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sangihe memperkuat komitmennya dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui proses penegakan hukum yang humanis, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya memastikan norma-norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Jumat (18/9/2026), Kejari Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga bertujuan mendorong perbaikan terhadap sistem yang ada.
Menarik Dibaca. . .
Langkah tersebut berangkat dari pandangan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan pemikiran itu, Kejari Kepulauan Sangihe berkomitmen membantu pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu peran Kejari Kepulauan Sangihe dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan.
Hal itu penting agar setiap jabatan dan kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Saat ini, Kejari Kepulauan Sangihe juga telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Proses tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.
Kejari Kepulauan Sangihe menyatakan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara humanis, akuntabel, profesional, dan berintegritas, serta diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu, Kejari Kepulauan Sangihe juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang humanis, akuntabel, profesional, dan berintegritas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(Heri O.Lesbata)
