Gorontalo, M-Nusantara com — DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Gorontalo menyoroti dugaan sikap tidak profesional dan terkesan arogan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI yang bertugas di lingkungan Pertamina Gorontalo terhadap wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo yang juga wartawan M Nusantara.com, Yance Harun, mendatangi kantor Pertamina Gorontalo untuk meminta klarifikasi terkait persoalan antrian kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Gorontalo.
Menarik Dibaca. . .
Antrian kendaraan, baik mobil, bentor, sepeda motor maupun kendaraan yang mengisi BBM jenis solar, menurut hasil pemantauan di lapangan, telah menimbulkan kepadatan dan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Bahkan, antrian kendaraan tertentu disebut berada hingga menggunakan badan jalan sehingga pengguna jalan lainnya harus meningkatkan kewaspadaan ketika melintas.
Persoalan tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak terkait karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya konsumen yang membutuhkan pelayanan BBM secara tertib, aman dan mudah.
Sebelum mendatangi Pertamina, Yance Harun mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Dirlantas Polda Gorontalo Kombes Pol Lukman Cahyono, SIK, MH, terkait kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU.
Dari komunikasi tersebut, wartawan memperoleh informasi mengenai adanya dugaan antrian yang menggunakan nomor polisi tertentu sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak Pertamina sebagai pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM.
Atas dasar kepentingan konfirmasi dan keberimbangan pemberitaan, wartawan kemudian mendatangi kantor Pertamina Gorontalo.
Didampingi Oknum Anggota TNI
Setibanya di kantor Pertamina Gorontalo, wartawan diterima oleh seorang oknum anggota TNI yang bertugas di lingkungan tersebut.
Menurut Yance Harun, pada awalnya dirinya meminta agar dapat memperoleh keterangan langsung dari pihak yang berwenang mengenai persoalan antrian BBM.
Namun, pihak tersebut menyampaikan bahwa untuk persoalan tertentu harus dikonfirmasi melalui petugas yang berada di Makassar.
Wartawan kemudian meminta agar tetap dapat memperoleh narahubung atau sumber yang memiliki kewenangan memberikan penjelasan.
Selanjutnya, wartawan diarahkan untuk menemui seorang karyawan Pertamina. Ketika karyawan tersebut datang dan didampingi oleh oknum anggota TNI, wartawan bermaksud melakukan konfirmasi.
Yance Harun menyampaikan bahwa dirinya bahkan telah meminta izin kepada karyawan tersebut sebelum melakukan rekaman.
Namun, menurut keterangannya, sebelum proses wawancara berlangsung, oknum anggota TNI tersebut justru menghalangi rencana konfirmasi dan mempertanyakan izin pengambilan rekaman.
Situasi tersebut kemudian menjadi persoalan karena menurut Yance, saat itu belum ada proses perekaman yang dilakukan.
Wartawan baru meminta izin untuk melakukan konfirmasi dan belum memperoleh jawaban dari karyawan Pertamina yang bersangkutan.
Oknum anggota TNI tersebut, menurut Yance, juga menyampaikan bahwa wartawan dianggap melakukan penyadapan di dalam ruangan serta menyebut adanya ketentuan internal Pertamina yang melarang pengambilan foto maupun rekaman.
Pernyataan tersebut membuat wartawan merasa keberatan karena menurut Yance, dirinya datang secara terbuka untuk menjalankan tugas jurnalistik, memperkenalkan identitas, meminta konfirmasi dan bahkan menyatakan kesediaan untuk tidak melakukan perekaman apabila pihak yang diwawancarai tidak berkenan.
Yance menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksakan seorang narasumber untuk memberikan keterangan.
“Kalau memang tidak bersedia dikonfirmasi, kami tidak akan memaksakan. Kami tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Wartawan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi, tetapi narasumber juga memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan keterangan sesuai kewenangannya,” ujar Yance sebagaimana keterangannya.
Meminta Narahubung Pertamina Wilayah Sulawesi
Setelah tidak mendapatkan keterangan secara langsung,
wartawan kemudian meminta nomor kontak pejabat atau humas Pertamina yang memiliki kewenangan di wilayah Sulawesi.
Nomor kontak tersebut kemudian diberikan dan wartawan melakukan komunikasi dengan pejabat yang disebut bernama Oki.
Dalam komunikasi tersebut, pihak Oki memberikan jawaban atau penjelasan melalui rilis yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh wartawan.
Wartawan selanjutnya meminta foto Oki untuk kepentingan pemberitaan.
Namun, menurut Yance, pihak Oki menyampaikan bahwa pengambilan foto kantor SPBU harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari petugas SPBU.
Yance mengaku menghormati ketentuan tersebut dan tidak ingin lmengambil gambar di 0llokasi SPBU tanpa izin.
Karena itu, dirinya kemudian meminta agar pihak Pertamina membantu melakukan komunikasi dengan pengelola SPBU sehingga wartawan dapat memperoleh izin secara resmi untuk mengambil gambar sebagai bagian dari kelengkapan berita.
Namun, menurut Yance, permintaan tersebut tidak mendapatkan tanggapan lebih lanjut.
Kembali ke Kantor Pertamina untuk Meminta Solusi
Karena persoalan tersebut belum memperoleh solusi, Yance kemudian kembali mendatangi kantor Pertamina Gorontalo.
Kedatangannya bukan untuk memaksakan pengambilan gambar, melainkan untuk menyampaikan bahwa wartawan bersedia mengikuti prosedur apabila memang diperlukan izin dari pihak SPBU.
Menurut Yance, sebagai mitra pelaku usaha SPBU, Pertamina seharusnya dapat membantu menjembatani komunikasi antara wartawan dan pengelola SPBU sehingga kebutuhan dokumentasi jurnalistik dapat dilakukan secara tertib.
Namun, dalam pertemuan tersebut, oknum anggota TNI yang sama disebut menyampaikan bahwa pihak Pertamina tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi kepada SPBU.
Wartawan kemudian menyampaikan bahwa apabila memang diperlukan izin dari pihak SPBU, wartawan siap datang langsung ke lokasi untuk meminta izin.
Menurut Yance, selama pihak SPBU memberikan izin, tidak ada persoalan untuk melakukan dokumentasi.
Sebaliknya, apabila izin tidak diberikan, wartawan juga tidak akan memaksakan diri.
Persoalannya kemudian berkembang ketika disebutkan bahwa pengambilan foto dapat dilakukan melalui internet.
Pernyataan tersebut dipersoalkan Yance karena menurutnya dokumentasi yang diperoleh dari internet belum tentu merupakan foto yang berasal dari sumber atau lokasi yang sedang dikonfirmasi.
AKPERSI Pertanyakan Etika Komunikasi terhadap Wartawan
Yance menilai persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya mengambil foto, tetapi lebih kepada cara berkomunikasi dan perlakuan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, wartawan memiliki kewajiban melakukan konfirmasi dan memperoleh informasi dari sumber yang kompeten.
Di sisi lain, wartawan juga harus menghormati aturan, privasi dan prosedur yang berlaku.
Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan bekerja secara profesional, antara lain menunjukkan identitas kepada narasumber, menghormati hak privasi serta menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. UU Pers juga memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasa serta informasi.
Dewan Pers dalam pernyataannya pada 20 Juli 2026 juga mengingatkan agar ketidaksetujuan terhadap pertanyaan wartawan ditanggapi secara rasional dan beretika serta meminta semua pihak menghormati wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistik.
Karena itu, menurut Yance, perbedaan pandangan mengenai prosedur pengambilan foto maupun rekaman semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan membanding-bandingkan wartawan satu dengan wartawan lainnya.
Tolak Perlakuan yang Membeda-bedakan Wartawan
DPC AKPERSI Kota Gorontalo juga menyoroti pernyataan yang menurut Yance terkesan membanding-bandingkan wartawan yang datang ke Pertamina dengan wartawan lainnya, termasuk wartawan dari media tertentu di daerah maupun pusat.
Yance menilai setiap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus diperlakukan secara profesional dan proporsional.
“Yang kami persoalkan bukan semata-mata soal foto. Kami menghormati aturan dan kami juga siap meminta izin kepada pihak SPBU. Tetapi jangan sampai wartawan dibeda-bedakan, apalagi dibanding-bandingkan dengan wartawan lain.
Kami datang untuk melakukan konfirmasi dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional,” tegasnya.
Menurutnya, wartawan bukan datang untuk mencari persoalan, melainkan untuk mendapatkan informasi yang berimbang dari pihak terkait sebelum sebuah persoalan publik diberitakan.
Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan harus menghasilkan berita yang akurat dan berimbang serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan.
Minta Pembinaan terhadap Oknum Anggota TNI
Atas kejadian tersebut, Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo meminta perhatian Korem Gorontalo dan Kodam XIII/Merdeka agar dapat memberikan pembinaan kepada oknum anggota TNI yang bertugas di lingkungan Pertamina Gorontalo.
Permintaan tersebut, menurut Yance, bukan dimaksudkan untuk memperkeruh hubungan antara insan pers dengan TNI maupun Pertamina.
Sebaliknya, AKPERSI berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar komunikasi antara aparat, perusahaan dan wartawan dapat berjalan lebih baik.
“Kami meminta pembinaan, bukan mencari permusuhan. Kami menghormati institusi TNI dan kami juga menghormati Pertamina. Tetapi cara berkomunikasi dengan wartawan harus tetap profesional. Jangan ada sikap arogan dan jangan membeda-bedakan wartawan,” ujar Yance.
Ia menambahkan, wartawan juga memiliki tanggung jawab untuk menaati Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Karena itu, setiap kritik atau pemberitaan yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun kepentingan masyarakat harus ditempatkan dalam kerangka profesionalisme, konfirmasi dan keberimbangan.
Persoalan Antrian BBM Tetap Menjadi Perhatian Publik
Di luar persoalan komunikasi tersebut, DPC AKPERSI Kota Gorontalo menegaskan bahwa substansi awal kedatangan wartawan ke Pertamina adalah untuk meminta penjelasan mengenai persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Antrian kendaraan yang panjang, khususnya kendaraan yang membutuhkan solar, telah menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan dan solusi dari pihak-pihak terkait.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Gorontalo juga telah memberikan perhatian terhadap fenomena antrean kendaraan di sejumlah SPBU karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
Oleh sebab itu, AKPERSI menilai persoalan distribusi dan pelayanan BBM merupakan isu kepentingan publik yang layak dikonfirmasi secara terbuka dan proporsional kepada pihak yang berwenang.
Yance menegaskan, wartawan akan tetap menjalankan tugas jurnalistik dengan berpedoman pada fakta, konfirmasi dan Kode Etik Jurnalistik.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta agar wartawan diberikan ruang untuk menjalankan tugas secara profesional, tidak dibeda-bedakan, dan komunikasi dilakukan secara baik. Kalau ada aturan yang harus kami ikuti, sampaikan secara jelas. Kami siap menghormatinya,” pungkas Yance.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai kronologi tersebut merupakan penjelasan dari pihak DPC AKPERSI Kota Gorontalo/Yance Harun.
Keterangan dari oknum anggota TNI yang bersangkutan maupun pihak Pertamina Gorontalo mengenai peristiwa tersebut masih diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Red)
