Mitra, M-Nusantara.com — Kondisi kawasan Kebun Raya Megawati Soekarnoputri di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, mendapat sorotan dari Persatuan Jurnalis Sulawesi (PJS) Sulawesi Utara. Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di sekitar kawasan tersebut dinilai perlu segera ditelusuri aparat penegak hukum.
Ketua DPD PJS Sulawesi Utara, Butje Lengkong, yang turun langsung melihat kondisi kawasan tersebut, mendesak Polda Sulut melakukan pemeriksaan guna memastikan ada atau tidaknya aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Butje, kawasan yang seharusnya dijaga sebagai ruang konservasi dan pemulihan ekosistem justru terlihat memprihatinkan. Ia juga menyoroti kondisi aliran sungai di sekitar kawasan yang tampak keruh.
“Kalau benar ada PETI, jangan ada pembiaran. Polisi harus turun, periksa, dan jika terbukti melakukan penambangan tanpa izin, tangkap serta proses sesuai hukum,” tegas Butje.
Ia menekankan, penanganan dugaan PETI tidak seharusnya hanya menyasar pekerja yang berada di lapangan. Apabila hasil penyidikan menemukan adanya pihak lain yang membiayai, mengatur, atau mengendalikan kegiatan tersebut, pihak-pihak yang terbukti terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Butje juga mengingatkan bahwa dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Karena itu, PJS Sulut meminta dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap air sungai di sekitar kawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyebab kekeruhan air serta mengetahui apakah terdapat parameter pencemar yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
“Kita jangan langsung menyimpulkan air sudah tercemar bahan kimia sebelum ada hasil pemeriksaan laboratorium. Yang penting sekarang adalah memastikan kondisi sebenarnya melalui pemeriksaan ilmiah,” ujarnya.
Secara umum, kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, UU Nomor 18 Tahun 2013 mengatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, termasuk penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertambangan tanpa izin dalam kondisi yang diatur undang-undang tersebut.
Dari sisi fungsi kawasan, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya menetapkan bahwa kebun raya memiliki fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pengelolaan kebun raya juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan.
“Ini bukan sekadar soal mencari emas. Kalau penambangan ilegal terbukti merusak kawasan dan lingkungan, konsekuensi hukumnya harus dijalankan,” kata Butje.
PJS Sulut berharap aparat terkait segera turun melakukan pengecekan lapangan, termasuk memastikan status dan batas kawasan, legalitas kegiatan yang berlangsung, serta dampaknya terhadap lingkungan.
“Jangan tunggu kawasan ini semakin terporak-porandak. Polda Sulut harus turun. Bila setelah pemeriksaan terbukti ada PETI, tegakkan hukum sesuai ketentuan dan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat,” tandasnya.
Sekertaris DPC PJS Sangihe
