Jakarta, M_Nusantara.com Istana Merdeka menjadi tuan rumah bagi pertemuan khusus antara Presiden Prabowo Subianto dan para pakar hubungan internasional. Acara yang berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, ini mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri, akademisi, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk membahas situasi politik luar negeri Indonesia.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo berbagi penjelasan sekaligus menyimak berbagai masukan dan menjawab pertanyaan dari para peserta. Pertemuan ini difokuskan untuk mendengar perspektif yang beragam guna mengawal kebijakan luar negeri Indonesia.
Menarik Dibaca. . .
Inti dari paparan Presiden menekankan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil selalu berorientasi pada pencapaian konkret bagi kepentingan nasional. Beberapa capaian dalam setahun terakhir dijadikan contoh untuk mendasari pendekatan tersebut.
Capaian-capaian itu mencakup keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, kelompok ekonomi global yang beranggotakan negara-negara besar. Selain itu, terdapat penetapan tarif dagang nol persen dengan 27 negara anggota Uni Eropa serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi untuk kenyamanan jemaah Indonesia.
Pencapaian diplomasi lainnya yang disebutkan adalah partisipasi Indonesia dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat. Perjanjian itu dianggap telah berkontribusi dalam penurunan konflik dan korban di lapangan.
Presiden juga memberikan penjelasan rinci mengenai keikutsertaan Indonesia dalam “Board of Peace”. Beliau menyebutkan bahwa keanggotaan dalam lembaga ini bersifat fleksibel dan tidak permanen, memberikan ruang bagi Indonesia untuk menarik diri kapan saja.
Mengenai kontribusi dana, dijelaskan bahwa anggaran sebesar USD 1 miliar diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan bersifat sukarela. Indonesia saat ini bergabung dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, dan status keanggotaan tetap diperoleh dengan kontribusi finansial. Saat ini, Indonesia memilih untuk belum membayar, sehingga masa keanggotaannya berjalan untuk periode tiga tahun.
Melalui forum ini, Presiden menyampaikan bahwa partisipasi dalam “Board of Peace” merupakan wujud keterlibatan langsung Indonesia dalam upaya meredakan peperangan di Palestina. Langkah ini diajukan sebagai bentuk kerja nyata yang melampaui keikutsertaan dalam forum-forum diskusi atau konferensi semata. (**)
