Minahasa, M-Nusantara.com – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Minahasa bukan sekadar seremoni tahunan. Upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Minahasa, Kamis (1/10/2026), menjadi panggung narasi besar tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diuji, dipertahankan, dan kini dituntut untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata.
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, MAP, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam momentum yang mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”Kehadirannya di podium bukan hanya formalitas. Di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Forkopimda, ASN, dan peserta upacara lainnya, Vanda membuka narasi dengan membawa peringatan ini ke ranah yang lebih dalam: mengenang tujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965.
Menarik Dibaca. . .
“1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, pertama tentu kita mengenang 7 pahlawan yang disebut pahlawan revolusi,” ujar Vanda mengawali pernyataannya usai upacara.
Namun, narasi tidak berhenti pada romantisme sejarah. Vanda kemudian membongkar lapisan berikutnya: bahwa sepanjang perjalanan republik, Pancasila berulang kali menghadapi upaya perongrongan dan penggantian sebagai falsafah negara. Semua upaya itu, menurutnya, gagal. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menjadi bukti empiris bahwa Pancasila bukan sekadar konsensus politik sementara, melainkan fondasi yang kokoh dan tidak tergantikan.
“Kedua tentu momentum ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Pancasila itu sakti, Pancasila sebagai landasan ideologi berbangsa dan bernegara itu ternyata sakti dan tidak tergantikan dengan apapun,” katanya.
Yang menarik dari pernyataan Vanda adalah pengakuannya bahwa perdebatan tentang apakah Pancasila tepat sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara sudah selesai. Baginya, fase itu telah lewat. Pertanyaan yang jauh lebih mendesak saat ini bukan lagi soal validitas Pancasila, melainkan soal eksekusinya.
“Kalau dikaitkan dengan masa-masa sekarang, kita tidak lagi dalam tataran untuk berbicara apakah Pancasila ini tepat sebagai ideologi, tepat sebagai falsafah, tepat sebagai dasar negara, itu sudah lewat. Tetapi sekarang bagaimana Pancasila ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya.
Pernyataan ini membawa implikasi yang lebih luas. Pancasila, dalam kerangka pikir Vanda, tidak boleh berhenti sebagai teks yang dibacakan dalam upacara atau dipajang di dinding-dinding kantor pemerintahan. Ia harus menjadi napas dari setiap gerakan, setiap kebijakan, dan setiap pelayanan publik. Pertanyaan kritis yang ia lontarkan adalah apakah sila-sila dalam Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya benar-benar telah menjadi “nafas gerakan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upacara itu sendiri berlangsung dengan khidmat dan melibatkan sejumlah elemen penting. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Drs. Moudy Leonhard Pangerapan, MAP, bertindak sebagai Perwira Upacara. Sementara Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Frangky Mea, SE, M.Si, menjalankan tugas sebagai Komandan Upacara.
Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Frangky Wolayan, SE, membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Dalam ikrar tersebut terkandung komitmen untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembacaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Penyelenggaraan Event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cecilia Sitompul, SH, MH. Doa dipimpin oleh Pdt. Jean Reflin Watuseke, S.Th.
Di akhir upacara, Wakil Bupati Minahasa menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Minahasa. Penyerahan SK ini menjadi penanda bahwa semangat Pancasila juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkeadilan.
Upacara tersebut turut dihadiri Sekda Minahasa Lynda Watania, perwakilan Polres Minahasa, perwakilan Kodim 1302 Minahasa, para asisten, para kepala perangkat daerah, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Minahasa.
Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan Vanda Sarundajang ini selaras dengan arah kepemimpinan daerah yang telah menempatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kebijakan dan pelayanan publik. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 lalu, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, telah menegaskan bahwa Pancasila harus hidup dalam setiap kebijakan publik, bukan hanya menjadi simbol administratif atau narasi historis.
Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Minahasa tahun ini bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Ia adalah tentang bagaimana nilai-nilai yang telah terbukti sakti dan tak tergantikan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Pancasila, sebagaimana disiratkan dalam upacara di Lapangan Tondano itu, bukanlah monumen mati. Ia adalah kompas yang hidup, yang menuntut setiap aparatur negara dan setiap warga untuk menjadikannya sebagai nafas gerakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (**)
