Gorontalo, M_Nusantara.com – Di tengah hiruk-pikuk protes yang terus bergulir, sikap PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) justru mengeras dalam kabut ketertutupan. Perusahaan ini secara nyata memilih jalur menghindar, alih-alih berdialog transparan, saat publik menuntut kejelasan dokumen lingkungan hidup mereka.
Aktivis senior sekaligus Ketua AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, dengan tegas menyoroti pola sikap perusahaan yang ia nilai arogan dan mengabaikan hak masyarakat. Menurutnya, eskalasi konflik terjadi justru karena perusahaan ogah menghadirkan penjelasan yang memadai dan dari pihak yang berkompeten.
“Publik hanya meminta kejelasan, sesuatu yang sangat mendasar. Namun, yang hadir di tengah masyarakat selalu utusan yang tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan substantif tentang AMDAL. Ini jelas bentuk penghinaan terhadap kecerdasan warga,” ungkap Yance Harun dengan nada kesal.
Ia menggambarkan bagaimana jawaban normatif seperti “akan disampaikan ke atasan” telah menjadi rekaman rusak yang terus diputar perusahaan. Sikap seperti ini, tegasnya, bukan sekadar mengulur waktu, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang semestinya dijunjung tinggi.
Lebih jauh, Yance menekankan bahwa dokumen AMDAL pada hakikatnya adalah milik publik, terutama masyarakat yang hidup di sekitar lokasi operasi. Dengan menyembunyikannya, PT PETS dinilai telah membangun tembok ketidakpercayaan dan memupuk krisis legitimasi operasional mereka.
“Pertanyaannya sederhana: jika memang izin dan AMDAL-nya bersih, mengapa begitu takut untuk diuji di ruang terbuka? Mengapa selalu bersembunyi di balik perwakilan yang tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan?” tanyanya retoris, menyiratkan adanya sesuatu yang ditutup-tutupi.
Yance juga mengkritik dampak sosial dari sikap tertutup PT PETS tersebut. Ia melihat bahwa keengganan perusahaan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat telah memicu berbagai spekulasi dan prasangka buruk terhadap legalitas operasi mereka, yang semakin memanaskan situasi.
“Dalam dinamika konflik seperti ini, sikap diam dan menghindar adalah sebuah pernyataan politik. Dan pernyataan PT PETS saat ini jelas: mereka tidak peduli dan tidak siap bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat Gorontalo,” tandasnya dengan prihatin.
Hingga saat ini, PT PETS tetap bergeming, belum menunjukkan itikad baik untuk terbuka. Pilihan mereka untuk membungkam diri dan menutup akses informasi justru menjadi bahan bakar yang akan terus meledakkan gelombang penolakan dan memperpanjang episode ketegangan di bumi Gorontalo. (**)
















