Manado, M-Nusantara.com — Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Utara resmi bergulir di NDC Resort & Spa Manado, Selasa (27/10/2026). Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, membuka forum yang mengusung tema “Bersama Membangun Perumahan Rakyat yang Berkualitas dan Berkelanjutan” itu. Namun di balik seremoni pembukaan, Musda ini sesungguhnya menjadi titik temu sejumlah tekanan struktural: ambisi nasional penyediaan tiga juta rumah, realitas defisit hunian di daerah, dan kebutuhan asosiasi pengembang untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar mengeksekusi program, tetapi juga mampu menjaga integritas organisasi.
APERSI bukan asosiasi pengembang biasa. Di tingkat nasional, organisasi ini secara eksplisit memposisikan diri sebagai wadah pengembang menengah dan kecil yang fokus pada rumah sederhana serta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Posisi itu membuat APERSI menjadi salah satu mitra paling strategis bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan Program Prioritas Nasional 3 Juta Rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait bahkan menyebut APERSI sebagai “jembatan” antara Presiden Prabowo dan para pengembang, seraya mencatat bahwa 62.000 rumah rakyat telah terwujud atas dukungan asosiasi tersebut. Dalam kerangka itu, Musda Sulut semestinya bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan simpul yang menghubungkan kebijakan Jakarta dengan medan kerja para pengembang di daerah.
Menarik Dibaca. . .
Sulawesi Utara sendiri berada dalam posisi yang secara statistik menggembirakan sekaligus menuntut. Pada 2026, kuota rumah subsidi untuk provinsi ini melonjak dari 3.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 15.000 unit. Alokasi program bedah rumah atau BSPS juga melesat dari 748 unit menjadi 8.198 unit, atau hampir sepuluh kali lipat. Gubernur Yulius Selvanus tercatat aktif mengamankan program perumahan dari pemerintah pusat, termasuk ribuan unit BSPS dan rumah subsidi, serta mendorong sinergi agar program itu menjangkau masyarakat luas. Dengan angka-angka itu, kehadiran Gubernur di Musda APERSI bukanlah gestur politik semata; ia adalah penanda bahwa pemerintah daerah membutuhkan mesin pelaksana di lapangan, dan APERSI adalah salah satu mesin itu.
Persoalannya, kapasitas organisasi di tingkat daerah tidak otomatis mengikuti besarnya alokasi pusat. Musda VI APERSI Sulut mengagendakan evaluasi kepengurusan 2021–2026, penetapan arah organisasi dan kepemimpinan baru untuk masa bakti 2026–2031, penyusunan rekomendasi strategis, hingga pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur. Ketua DPD APERSI Sulut periode sebelumnya, Soeprapti, dalam sambutannya menyinggung tantangan sektor perumahan yang semakin kompleks—mulai dari ketersediaan lahan, perizinan, tata ruang, hingga pembiayaan. Daftar itu bukan daftar baru, tetapi justru di situlah ujiannya: apakah Musda menghasilkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan lonjakan kuota subsidi menjadi rumah yang benar-benar terbangun, atau hanya menghasilkan dokumen organisasi yang rapi tanpa dampak lapangan.
Yang kerap luput dari pemberitaan seremoni adalah kenyataan bahwa Musda APERSI di sejumlah daerah lain pada 2026 tidak selalu berjalan mulus. Di Lampung, Musda ke-6 sempat menjadi sorotan karena dinilai menyisakan persoalan administrasi dan “ruang abu-abu” dalam prosesnya; bahkan terdapat laporan bahwa forum tersebut batal digelar dan memicu polemik mekanisme serta peserta. Di Jambi, Musda VI tercatat memanas dengan aksi walkout sejumlah anggota yang bahkan mengancam keluar dari organisasi, meskipun pada akhirnya ketua baru tetap ditetapkan secara aklamasi. Fakta-fakta itu tidak serta-merta berarti Musda Sulut menghadapi persoalan serupa. Tetapi ia memberi konteks penting: dalam tubuh asosiasi yang tengah diberi tanggung jawab besar oleh negara, tata kelola organisasi dan legitimasi proses internal sama krusialnya dengan kemampuan membangun rumah.
Dengan demikian, hasil Musda VI APERSI Sulut patut dibaca lebih dari sekadar pergantian ketua. Ia akan menjadi indikator apakah asosiasi pengembang di daerah mampu mengubah posisi strategisnya di mata pemerintah pusat menjadi daya dorong nyata bagi penurunan angka kekurangan rumah di Sulawesi Utara. Gubernur Yulius Selvanus telah membuka pintu sinergi; Menteri PKP telah menjanjikan dukungan kebijakan dan kuota. Kini bola berada di tangan kepengurusan baru APERSI Sulut: membuktikan bahwa Musda bukanlah panggung seremonial, melainkan titik awal eksekusi yang terukur, transparan, dan berdampak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi tujuan utama asosiasi ini sejak awal. (**)
