Manado, M-Nusantara.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi meluncurkan SULUT BLUE DATA dalam Talk Show bertajuk “Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara”, Senin (2/11/2026), pukul 09.00 WITA, di Hotel The Sentra Manado.
Peluncuran dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., dan dirangkaikan dengan diskusi mengenai penguatan tata kelola kelautan dan perikanan berbasis data.
Menarik Dibaca. . .
Turut hadir Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulut, para Asisten Sekda Provinsi Sulut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Salman Mokoginta, S.St.Pi., M.Si., para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, Koordinator dan Tim Ahli Gubernur Sulut, para Kepala UPT Kementerian/Lembaga di Sulawesi Utara, para Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota se-Provinsi Sulut, serta pimpinan lembaga mitra pembangunan WCS Indonesia, RARE Indonesia, dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI). Hadir pula para akademisi, tim ahli, widyaiswara, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Tahlis menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seluruh pihak terkait, mitra kerja, dan panitia yang memprakarsai kegiatan tersebut.
Menurutnya, terobosan ini menunjukkan komitmen kuat untuk mentransformasi tata kelola sektor kelautan dan perikanan menuju era digital yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data ilmiah.
Tahlis menjelaskan, Sulawesi Utara dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa melimpah.
Wilayah lautnya membentang luas dan menopang perikanan tangkap, perikanan budidaya, kawasan konservasi perairan, hingga potensi pesisir dan pulau-pulau kecil.
Produksi perikanan tangkap daerah terus menunjukkan tren kenaikan, menembus angka lebih dari 370 ribu ton pada tahun 2025, ditopang komoditas bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, hingga malalugis. Potensi lahan budidaya juga mencapai lebih dari 171 ribu hektare di 15 kabupaten/kota.
“Potensi yang besar ini tidak akan memberikan dampak optimal tanpa pengelolaan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan. Sektor kelautan dan perikanan adalah pilar utama perekonomian daerah dan penyangga kesejahteraan masyarakat pesisir di Sulut.
Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya laut wajib berjalan selaras dengan upaya menjaga kesehatan dan kelestarian ekosistem bahari,” ujarnya.
Ia menyampaikan, untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, kebutuhan akan data yang akurat, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat mutlak. Data menjadi fondasi utama dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan kebijakan, pengaturan pemanfaatan kawasan, pengawasan di lapangan, hingga evaluasi dampak pembangunan ekonomi biru.
Namun, realitas saat ini menunjukkan data kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi, lembaga penelitian, NGO mitra, serta kelompok masyarakat, dengan format, definisi, dan mekanisme pemutakhiran yang sangat beragam. Kondisi terfragmentasi ini menciptakan keterbatasan dalam menyusun gambaran secara utuh dan terpadu.
Persoalan itulah yang dijawab melalui penguatan koordinasi dan keterhubungan data lintas sektor.
“Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menghadirkan inovasi SULUT BLUE DATA. SULUT BLUE DATA bukan sekadar platform aplikasi atau perangkat teknologi informasi semata.
Lebih dari itu, SULUT BLUE DATA merupakan sebuah ekosistem kolaborasi dan integrasi data berbasis digital yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, UPT kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, hingga para pelaku usaha perikanan,” jelasnya.
Melalui ekosistem ini, lanjut Tahlis, hubungan antara science, data, and policy dijembatani, yaitu mengoneksikan data ilmiah, data ekologi, data perikanan, serta data sosial-ekonomi masyarakat ke dalam proses perumusan kebijakan publik. “Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” ujarnya.
Tahlis juga menyampaikan bahwa integrasi data dilaksanakan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi norma tugas, fungsi, kewenangan, hak kepemilikan, kerahasiaan data, serta kerangka mekanisme berbagi data atau data sharing yang disepakati bersama sesuai aturan perundang-undangan dan semangat Satu Data Indonesia.
Keberhasilan SULUT BLUE DATA, menurutnya, tidak ditentukan semata-mata oleh kecanggihan sistem aplikasi, melainkan oleh komitmen dan konsistensi bersama. Sebuah ekosistem data hanya akan hidup jika seluruh instansi dan mitra berperan aktif untuk secara rutin memperbarui, memvalidasi, dan menginput data sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, Tahlis meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah terkait dan DKP Kabupaten/Kota untuk menyiapkan penanggung jawab atau operator data yang jelas, membangun mekanisme kerja terstruktur, mengalokasikan dukungan sumber daya serta anggaran secara memadai, dan memastikan koordinasi berjalan berkelanjutan.
SULUT BLUE DATA harus terus dikembangkan secara bertahap dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. (**)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap SULUT BLUE DATA menjadi instrumen strategis yang memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan. Pada akhirnya, data yang dikelola bersama harus bermuara pada manfaat nyata, yakni menjaga kelestarian laut Sulawesi Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan, pembudidaya, dan seluruh masyarakat.
“Mari kita jadikan Talk Show dan peluncuran SULUT BLUE DATA hari ini sebagai tonggak awal komitmen bersama dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan daerah kita,” ajaknya.
Dengan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, Tahlis secara resmi meluncurkan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital melalui SULUT BLUE DATA. Ia berharap Tuhan senantiasa memberkati setiap ikhtiar dan kerja keras menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. (**)
