Sulawesi Utara, M-Nusantara.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi meluncurkan dua inovasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, yaitu Sistem Informasi Komprehensif Manajemen Digitalisasi Hibah Organisasi (SIKOMANDO) dan Simpul Investasi–Regional Knowledge Management System (SIMPATI). Peluncuran berlangsung di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/11/2026).
Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., yang mewakili Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E. Wagub didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, dan undangan.
Menarik Dibaca. . .
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan peluncuran dua proyek perubahan itu merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Sulut menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Transformasi digital ini digagas jajaran pimpinan tinggi pratama yang sedang menempuh Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sebagai terobosan konkret untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan daya saing daerah.
SIKOMANDO diinisiasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Anna Esther Pangalila untuk mengatasi berbagai kendala administratif dalam pengelolaan hibah organisasi keagamaan dan rumah ibadah yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem berbasis web, seluruh rantai proses—mulai dari pengajuan proposal, verifikasi berkas, persetujuan, hingga pelaporan pertanggungjawaban—kini dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi untuk menjamin kepastian waktu serta integritas pelayanan.
Sementara itu, SIMPATI digagas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Roldy A. A. Mailangkay untuk menjawab tantangan penyebaran dokumen kajian investasi yang selama ini terpencar di berbagai perangkat daerah. Dengan sistem repositori pengetahuan investasi berbasis e-KMS, inovasi ini memangkas waktu pencarian dokumen dari 7–12 hari kerja menjadi hanya 1,2 detik, tanpa membebani APBD baru.
Wagub meminta kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh serta memperkuat sinergi integrasi data lintas sektor. Para pengelola operasional diminta merawat integritas data dan menjaga keamanan siber, sedangkan para pejabat inovator didorong terus mengembangkan proyek perubahan melalui perluasan jangkauan layanan hingga tingkat kabupaten dan kota. (**)
