Manado, M_Nusantara.com – Perubahan pimpinan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo) mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi Sulawesi Utara (LSM INAKOR Sulut) secara resmi memberikan respons atas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan pergantian struktur Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode 2026–2031.
Dalam siaran pers yang diterbitkan di Manado, Selasa (11/2), organisasi tersebut mengungkapkan sejumlah poin kritis. Proses hukum dan tata kelola perusahaan yang telah berjalan dalam RUPS, termasuk penetapan Godbless Sofcar Vicky Lumentut sebagai Komisaris Utama baru, disebut sebagai otoritas sah pemegang saham.
Menarik Dibaca. . .
LSM yang fokus pada isu anti-korupsi ini menyatakan, perombakan jajaran pimpinan bank daerah harus dijadikan momentum untuk memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mereka berpendapat, profesionalisme, independensi, dan keterbukaan harus menjadi landasan utama, mengatasi segala pertimbangan politik atau jaringan kepentingan.
Pesan serupa disampaikan terkait proses rekrutmen dan penetapan pengurus. INAKOR Sulut menghimbau agar seluruh tahapan pengangkatan dilakukan dengan mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel. Mekanisme tersebut diharapkan bebas dari praktik konflik kepentingan maupun nepotisme.
Sebagai institusi keuangan milik daerah, Bank SulutGo didorong untuk memenuhi kewajiban moral dan legalnya terhadap publik. LSM ini meminta publikasi informasi lengkap, seperti dokumen keputusan RUPS, profil kompetensi setiap pengurus baru, serta dasar pertimbangan penunjukan mereka.
Kolaborasi konstruktif antar seluruh pemangku kepentingan juga dinilai penting. Sinergi antara komisaris, direksi, pemegang saham, dan pihak lain diharapkan dapat mengarah pada peningkatan layanan perbankan, penguatan pembiayaan UMKM, dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat luas.
Di akhir pernyataannya, INAKOR Sulut menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pengawasan. Organisasi ini menyatakan akan mengambil langkah-langkah perlu jika di kemudian hari ditemukan indikasi praktik yang merugikan publik, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip perbankan sehat.
Komitmen untuk mengawal tata kelola lembaga publik yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat menjadi penutup dari sikap resmi yang disampaikan LSM tersebut. (**)
