Minahasa, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com
– Di tengah percepatan reformasi birokrasi yang digencarkan pemerintah, penegakan regulasi internal di setiap instansi menjadi sorotan utama. Integritas bukan lagi sekadar slogan, melainkan komitmen konkret yang harus melekat pada setiap abdi negara dalam menjalankan dan mengawal aturan hukum yang berlaku.
Menarik Dibaca. . .
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan instansi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pondasi moral yang kuat dari para pelaksananya. Setiap abdi negara merupakan benteng pertama dalam menjaga wibawa hukum. Mengawal regulasi berarti berani menolak segala bentuk penyimpangan, intervensi, maupun gratifikasi.
Prinsip integritas tersebut diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis di lingkungan kerja, meliputi transparansi tanpa pandang bulu dengan menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh pihak tanpa pengecualian atau perlakuan khusus; pengawasan berbasis akuntabilitas melalui keteladanan dalam pelaporan kekayaan (LHKPN) serta dukungan terhadap sistem pengawasan internal seperti Whistleblowing System (WBS); serta penolakan konflik kepentingan dengan memisahkan secara tegas urusan pribadi atau golongan dari kebijakan publik yang diambil demi menjaga objektivitas instansi.
Tantangan di era digital menuntut aparatur sipil tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mempraktikkannya secara kontekstual. Dengan integritas yang kokoh, regulasi yang ada tidak akan menjadi macan kertas, melainkan instrumen efektif untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, melayani, dan tepercaya. Pemerintah juga terus mendorong pemberian sanksi tegas bagi oknum yang terbukti melanggar kode etik demi menjaga marwah instansi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Alfrits Youce Opit, S.SiT., dalam sharing pendapat dengan insan pers M Nusantara di ruang kerjanya pekan lalu, memaparkan perannya sebagai kepala kantor pertanahan di Kabupaten Minahasa. Ia menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mengedepankan pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi dari Kementerian ATR/BPN.
Menurut Alfrits, apabila dalam kenyataannya terdapat insiden yang dilakukan oleh oknum dan mengarah pada kritikan di luar sistem aturan yang diberlakukan pada instansi ATR/BPN, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pencemaran nama baik institusi atau pribadi seorang pejabat, hal tersebut tidak dapat dihindari, namun tidak dapat dibenarkan, dan harus diberi penjelasan tentang aturan yang ada. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak kaku dalam sistem pelayanan, tetapi terdapat hal-hal yang menjadi prinsip jalannya tugas dan tanggung jawab terkait dokumen atau persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi.
Satu prinsip yang harus dihadapi adalah tetap berada pada koridor aturan yang diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Alfrits menyatakan bahwa pendapat masyarakat, baik saran maupun kritik yang berhubungan dengan layanan di kantor BPN, sangat dihargai, namun semuanya harus sejalan dengan aturan yang diberlakukan. Hal itu merupakan harga mati yang tidak dapat digeser atas suatu tujuan baik pribadi maupun kelompok. Prinsip dan integritas dalam menjalankan tugas merupakan pertarungan suatu pengabdian bagi bangsa dan negara demi terwujudnya sistem pelayanan yang komprehensif.
Alfrits juga menyampaikan bahwa apabila masyarakat perlu menanyakan proses suatu berkas untuk ditetapkan sebagai hak kepemilikan, silakan mengajukan pertanyaan selama ada kepentingan untuk penerbitan surat hak atas tanah sebagai hak milik. Petugas di loket akan memberikan keterangan sesuai dengan ketentuan yang ada di instansi BPN.
(Farly Bujung)
