Boalemo, M_Nusantara.com – Publik Kabupaten Boalemo, Gorontalo, saat ini dihadapkan pada persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kian meresahkan. Sorotan tajam mengarah ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Kecamatan Mananggu, menyusul laporan warga tentang sulitnya mendapatkan BBM jenis subsidi. Situasi ini memicu spekulasi mengenai adanya praktik tidak wajar dalam penyaluran komoditas energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.
Keluhan warga sekitar SPBU Kecamatan Mananggu menggambarkan ironi yang terjadi setiap harinya. Mereka mengaku sering kali harus pulang dengan tangan hampa meskipun telah bersabar mengantre sejak pagi buta. Antrean panjang kendaraan yang mengular menjadi pemandangan lumrah, namun aliran BBM dari dispenser kerap berhenti sebelum warga yang mengantre kebagian jatah. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya permainan kuota yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga pasokan tidak sampai ke tangan konsumen yang berhak.
Menarik Dibaca. . .
Merespons keresahan yang meluas di tingkat akar rumput, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Gorontalo, Imran Uno, angkat bicara. Dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Sabtu (14/2/2026), Imran mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo untuk segera mengambil langkah institusional. Ia mengusulkan agar dewan menggelar forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna membedah permasalahan ini secara komprehensif.
“Kami mendesak anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan pemerintah daerah untuk segera mengundang hearing terbuka. Semua pihak harus duduk bersama, termasuk pelaku usaha SPBU di Mananggu, agar persoalan ini terang-benderang,” ujar Imran Uno di hadapan awak media. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan polemik yang berpotensi memicu kegaduhan sosial di wilayah tersebut.
Lebih jauh, AKPERSI menyoroti aspek hukum dari dugaan penyimpangan ini. Jika benar ada praktik permainan distribusi, maka hal tersebut berpotensi melanggar sejumlah regulasi. Imran merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kedua payung hukum tersebut secara eksplisit melarang praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi barang penting, di mana BBM bersubsidi termasuk di dalamnya.
Organisasi yang bergerak di bidang kepersisan ini menilai bahwa kelangkaan BBM subsidi bukanlah persoalan sepele yang bisa dibiarkan berlalu. BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat kecil, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan dan harga. Gangguan distribusi tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga berimbas langsung pada roda perekonomian warga yang sedang berjuang.
“Kami ingin hearing ini terbuka untuk publik. Jika memang tidak ada pelanggaran, silakan dijelaskan secara transparan. Namun jika ada indikasi penyimpangan, maka aparat penegak hukum harus turun tangan,” imbuh Imran Uno. Ia berharap DPRD tidak hanya menjadi tempat aspirasi, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU Kecamatan Mananggu belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya. Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen SPBU untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip cover both sides. Sikap diam dari pihak terkait justru semakin menguatkan spekulasi di kalangan masyarakat.
Sementara itu, publik Boalemo menaruh harapan besar pada lembaga legislatif. Masyarakat berharap DPRD Kabupaten Boalemo segera merespons aspirasi yang disuarakan oleh AKPERSI dan warga Mananggu. Langkah cepat diperlukan guna menghindari potensi keresahan sosial yang lebih luas, terlebih jika kelangkaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya kejelasan dari pihak berwenang.
AKPERSI Gorontalo, melalui pernyataan sikapnya, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini. Organisasi tersebut memosisikan diri sebagai bagian dari kontrol sosial yang akan terus memantau perkembangan kasus dugaan permainan BBM subsidi di wilayah Kabupaten Boalemo, demi memastikan hak publik atas energi bersubsidi dapat terpenuhi secara adil dan transparan. (Yance Harun)
