Manado, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengukuhkan komitmen bersama untuk masa depan daerah. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Sulut, Selasa (24/02/2026), Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Provinsi yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2044. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan birokrasi dan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat, Gubernur Yulius Selvanus menyebut regulasi tersebut sebagai sebuah produk hukum yang sangat fundamental. Ia bahkan menggunakan diksi yang kuat untuk menggambarkan arti penting dokumen perencanaan ini, yakni sebagai sebuah “Mahakarya”. Menurutnya, Ranperda RTRW ini bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan sebuah kompas strategis yang akan memandu arah pembangunan Sulawesi Utara untuk dua dekade mendatang, hingga tahun 2044.
Menarik Dibaca. . .
Persetujuan bersama yang diraih pada hari ini bukanlah hasil yang instan. Gubernur mengungkapkan bahwa ini adalah puncak dari sebuah ikhtiar panjang yang telah dirintis sejak tahun 2019. Selama hampir tujuh tahun, jajaran Pemerintah Provinsi dan DPRD bekerja keras menyelaraskan data spasial, memastikan validitas, serta menyempurnakan substansi regulasi ini agar benar-benar akurat dan applicable. Proses panjang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyusun fondasi tata ruang yang kokoh.
Capaian signifikan dalam perjalanan panjang tersebut baru saja diraih beberapa hari lalu. Gubernur menyebutkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil memperoleh Persetujuan Substansi (Persub) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Capaian ini menjadi bukti bahwa visi spasial yang dirancang untuk Sulawesi Utara telah selaras secara vertikal dengan kebijakan dan kepentingan nasional, sehingga layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Ranperda RTRW ini dirancang dengan semangat untuk menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan besar. Di satu sisi, regulasi ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah masuknya jaring investasi dan menata ruang hidup masyarakat secara lebih efisien tanpa hambatan administratif. Di sisi lain, dokumen ini juga dirancang untuk menjadi filter yang memastikan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, demi menjamin ruang hidup yang layak bagi generasi penerus di masa depan.
Meskipun telah mendapat persetujuan bersama di tingkat provinsi, perjuangan untuk mewujudkan Perda RTRW ini belum sepenuhnya usai. Pasca rapat paripurna ini, Gubernur Yulius Selvanus menginstruksikan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera bergerak mengawal tahapan berikutnya. Langkah selanjutnya yang krusial adalah proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, yang merupakan tahapan akhir untuk memastikan keselarasan total regulasi daerah dengan aturan dari pemerintah pusat sebelum nantinya diimplementasikan secara konsisten di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulawesi Utara, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja keras. Ia menilai kerja keras para wakil rakyat itu telah melampaui tugas-tugas administratif biasa, demi memastikan kualitas regulasi yang akan menjadi pedoman pembangunan dua puluh tahun ke depan benar-benar berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Suasana kebersamaan dan sinergitas mewarnai jalannya rapat paripurna tersebut. Gubernur mengajak seluruh elemen, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat luas, untuk terus melangkah maju bersama. Semangat Gotong Royong dan nilai luhur khas Sulawesi Utara, yaitu “Mapalus”, disebutnya sebagai kunci untuk menyukseskan implementasi RTRW ini kelak, sehingga pembangunan dapat berjalan harmonis dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan rampungnya tahap persetujuan bersama ini, Sulawesi Utara kini memiliki peta jalan pembangunan yang lebih jelas dan terukur untuk dua dekade ke depan. Semua pihak kini menanti hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, dengan harapan regulasi ini dapat segera berlaku dan menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya Sulawesi Utara yang maju, berkelanjutan, dan berdaya saing, sembari tetap menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal. (**)
