Jakarta, M-Nusantara.com – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, angkat bicara untuk meluruskan berbagai narasi yang dinilai keliru dan simpang siur di masyarakat. Narasi tersebut menyebutkan bahwa program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan, menyebabkan sejumlah sekolah terbengkalai, serta mengabaikan kesejahteraan para guru. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak sesuai dengan fakta dan realitas kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.
Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (27/2/2026), Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendidikan untuk tahun 2026 telah melalui proses pembahasan yang matang dan disepakati bersama oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Badan Anggaran DPR. Proses ini memastikan bahwa setiap alokasi dana, isi program, serta peruntukannya telah ditetapkan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun program strategis di periode sebelumnya yang dihentikan.
Menarik Dibaca. . .
Lebih lanjut, Teddy memaparkan sejumlah fakta yang membuktikan bahwa program pendidikan justru terus diperkuat. Ia menyebutkan bahwa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan lancar. Bahkan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan diperluas melalui inovasi program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak putus sekolah. Program ini tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga menyediakan tempat tinggal, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan bagi para siswanya.
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga tahun lalu, sebanyak 20 ribu siswa telah terdaftar di 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah tidak berhenti di situ, dan menargetkan penambahan 100 sekolah lagi pada tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia yang selama ini belum merasakan bangku pendidikan formal.
Di sisi infrastruktur, pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen nyata meskipun pengelolaan sekolah dasar dan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Teddy mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk merenovasi sekitar 16.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran juga dilakukan dengan distribusi 280.000 unit televisi digital ke sekolah-sekolah, yang jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Tidak hanya fokus pada siswa dan infrastruktur, perhatian serius juga diberikan pada kesejahteraan tenaga pendidik. Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa meskipun pembayaran gaji tenaga honorer merupakan wewenang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan intervensi melalui peningkatan insentif. Setelah dua dekade sejak 2005, insentif bagi guru naik menjadi Rp400.000. Sementara itu, tunjangan bagi Guru Non-ASN juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp 2 juta di tahun 2025.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Jika sebelumnya transfer tunjangan guru dilakukan per triwulan melalui pemerintah daerah, kini prosesnya diubah menjadi transfer langsung setiap bulan. Kebijakan ini diambil untuk memastikan para guru menerima hak mereka secara lebih cepat dan efisien tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Dengan seluruh data dan fakta tersebut, Teddy Indra Wijaya menegaskan kembali bahwa tidak ada pengurangan program maupun anggaran untuk sektor pendidikan. Justru yang terjadi adalah penambahan berbagai program baru serta peningkatan fokus dan detail kebijakan, baik untuk siswa, guru, maupun sarana dan prasarana sekolah. “Yang ada adalah penambahan serta lebih fokus dan detail, baik untuk siswa, guru, dan sekolah,” pungkasnya menutup pernyataan. (Sumber : Seskab,TIW)
