Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa berencana menghadirkan fasilitas baru yang dirancang untuk mempermudah akses warga dalam mengurus berbagai dokumen dan perizinan. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa, Mekry Sondey, mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar lebih dari Rp7 miliar telah dialokasikan dari APBD 2026. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lokasinya direncanakan di area belakang Kantor Bupati Minahasa. Proses tender untuk pembangunan gedung satu lantai itu kini tengah berlangsung, dengan target peresmian pada bulan Desember mendatang. Selasa (10/2/2026)
Menarik Dibaca. . .
Gagasan pembangunan MPP ini sebenarnya telah lama direncanakan, namun baru menemukan realisasi berkat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Kepala DPMPTSP menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons cepat terhadap instruksi Pemerintah Pusat yang mendorong setiap kabupaten/kota untuk memiliki pusat pelayanan terpadu. Dari total lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia, masih ada sekitar 120 daerah yang belum memiliki fasilitas serupa, dan Minahasa kini bergerak untuk melengkapinya.
Keberadaan MPP nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pemerintah daerah dan vertikal ke dalam satu lokasi. Masyarakat tak perlu lagi berpindah-pindah tempat karena berbagai keperluan seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, hingga layanan pertanahan dapat diakses di gedung yang sama. Layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Dinas Lingkungan Hidup direncanakan akan hadir di sana.
Tidak hanya instansi daerah, sejumlah instansi vertikal juga akan dilibatkan untuk membuka tenant pelayanan di MPP. Pemerintah kabupaten berencana menjalin kerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN), Kementerian Agama, Samsat, dan instansi lain yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan publik. Penandatanganan nota kesepahaman akan dilakukan dengan instansi vertikal yang bersedia berpartisipasi.
Dengan hadirnya pusat layanan terpadu ini, pemerintah daerah menargetkan terjadinya peningkatan signifikan dalam kemudahan, kecepatan, dan transparansi akses layanan bagi warga Minahasa. Masyarakat nantinya dapat mengurus berbagai kebutuhan administratif mereka dalam satu kunjungan, sehingga proses menjadi lebih efisien dan tidak memakan waktu.
Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini mungkin dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah optimistis bahwa Mal Pelayanan Publik akan menjadi sarana efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan warga. Seluruh rangkaian persiapan kini terus dimatangkan agar target peresmian pada akhir tahun dapat tercapai. (**)
