Sangihe M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memulai langkah awal perencanaan pembangunan tahun 2027. Bupati Michael Thungari membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Tahuna Beach, Selasa (10/3/2026).
Pembukaan Musrenbang ini menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan setahun mendatang. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa forum ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ia menguraikan, Musrenbang bukanlah sekadar rutinitas tahunan, melainkan wahana vital untuk memadukan aspirasi masyarakat dari level desa hingga kabupaten dengan koridor kebijakan pembangunan nasional.
“Musrenbang menjadi ruang demokrasi agar pembangunan berlangsung partisipatif, transparan, dan akuntabel. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kapasitas keuangan daerah,” ujar Thungari.
Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan arah pembangunan daerah yang berpedoman pada visi “Muda Berkarya, Wujudkan Sangihe Lebih Sejahtera dan Berbudaya”, yang diterjemahkan dalam program unggulan Sapta Membara.
Infrastruktur, Energi, dan SDM Jadi Fokus Utama
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memprioritaskan sejumlah sektor strategis. Reformasi birokrasi menjadi perhatian melalui penataan aparatur yang profesional dan transparan, dengan telah terisinya tujuh dari sembilan posisi kepala perangkat daerah melalui seleksi terbuka.
Sektor energi menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah berupaya mengakhiri krisis listrik di wilayah kepulauan. Berkoordinasi dengan DPRD dan PLN, direncanakan pengadaan lima unit mesin pembangkit baru berkapasitas sekitar 4.000 kWh, yang diproyeksikan menghasilkan surplus listrik hingga 40 persen. Selain itu, Pemkab juga merancang sistem energi hibrida dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada siang hari.
Bupati memberikan instruksi tegas terkait proyek strategis ini. “Mesin pembangkit tidak akan diturunkan jika lahan belum siap. Saya minta para camat mengawal langsung persoalan ini agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” katanya.
Di bidang infrastruktur dasar, program penyediaan air bersih melalui Balai Cipta Karya senilai Rp12 miliar terus dikawal. Program ini menargetkan penggantian jaringan pipa asbes yang telah digunakan sejak 1972 di wilayah Tahuna Barat, Apengsembeka, dan Tidore untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Tahuna.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digenjot melalui pengembangan sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi lokal. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Pemkab Sangihe merencanakan pembangunan Puskesmas di wilayah Tatoareng dengan anggaran Rp9 miliar sebagai fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, program makanan bergizi gratis bagi pelajar mulai diimplementasikan, serta penggunaan teknologi papan tulis digital (Smart Board) di sejumlah sekolah untuk mendukung pembelajaran digital. Program Ausbildung ke Jerman bagi pemuda Sangihe juga berlanjut, dengan tahapan pelatihan intensif di Jakarta sebelum pemberangkatan.
Bupati berharap Musrenbang RKPD 2027 dapat melahirkan dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan realistis. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS hingga APBD 2027. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan semua pemangku kepentingan, pemerintah daerah optimis pembangunan dapat dipercepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah beranda utara NKRI tersebut. (**)















