Talaud, M-Nuaantara.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus mengakselerasi transformasi digital di sektor keuangan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dalam pertemuan tingkat tinggi yang digelar bersama Bank Indonesia.
Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Manado, Rabu (11/3/2026), para peserta membahas secara mendalam evaluasi penerimaan pajak dan retribusi. Fokus utama diskusi adalah upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengandalkan sistem pembayaran digital yang lebih transparan dan efisien. Kehadiran orang nomor satu di lingkup Pemkab Kepulauan Talaud itu, didampingi Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, menunjukkan keseriusan daerah dalam membenahi tata kelola keuangan melalui digitalisasi.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Bupati Welly Titah, transformasi digital di level daerah merupakan sebuah keniscayaan untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel. Ia menyampaikan bahwa kemudahan bertransaksi secara digital juga dirasakan langsung oleh warga. Masyarakat kini dapat membayar pajak dan retribusi daerah dengan lebih cepat, aman, dan efisien.
“Digitalisasi daerah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga upaya memperkuat transparansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Welly Titah. Pemkab Kepulauan Talaud, lanjutnya, gencar mendorong penggunaan kanal pembayaran non-tunai seperti mesin EDC, internet banking, mobile banking, SMS banking, hingga QRIS. Dengan berbagai kemudahan ini, diharapkan terjadi peningkatan penerimaan daerah yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyatakan bahwa forum High Level Meeting TP2DD merupakan ajang evaluasi yang penting. Berbagai program digitalisasi yang telah diimplementasikan pemerintah daerah dikaji ulang untuk memastikan efektivitasnya. “Digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD,” ungkap Joko. Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menerapkan sistem pembayaran digital guna memudahkan interaksi dan transaksi warga dengan pemerintah. (**)
