Manado, M-Nusantara.com – Suasana khidmat menyelimuti Wisma Negara Bumi Beringin ketika Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada jajaran pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara yang baru. Dalam sambutannya yang penuh semangat, YSK menyatakan bahwa posisi FKDM bukan sekadar organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menjaga denyut nadi keamanan dan persatuan di Bumi Nyiur Melambai. Ia menekankan bahwa informasi dari lapangan adalah kunci utama dalam mengambil kebijakan yang tepat, dan di sinilah peran FKDM menjadi sangat vital.
Menarik Dibaca. . .
Prosesi serah terima SK yang berlangsung Selasa, (17/3/2026), di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, ini menjadi tonggak baru bagi deteksi dini sosial di Sulawesi Utara. YSK secara langsung memimpin acara tersebut, didampingi oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Penyerahan SK ini menandai dimulainya tugas berat bagi para pengurus yang terpilih, di mana mereka diharapkan mampu menjadi filter informasi serta garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi gangguan dan kerawanan sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
Kepengurusan FKDM Sulawesi Utara periode kali ini dikomandoi oleh Stevi Sumampouw sebagai Ketua, dengan Meyvo Rumengan yang dipercaya sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Harian. Posisi Sekretaris diisi oleh Fiky Fegas Sorongan, didukung oleh jajaran anggota solid yakni Abdullah Alburi, Jeremia Damongilala, Ferry Liando, serta Raden Anggrynie Setyowati Sugiarto. Susunan ini dinilai sebagai kombinasi antara figur berpengalaman dan energi baru yang diharapkan mampu bergerak cepat dan responsif.
Gubernur YSK mengibaratkan para pengurus baru ini sebagai “radar sosial” yang harus terus menyala. “Kalian adalah mata dan telinga gubernur untuk jaga kesatuan daerah! Kalian harus peka terhadap dinamika di akar rumput,” ujar YSK di hadapan para pengurus. Ia mengingatkan bahwa kewaspadaan dini tidak berarti menciptakan kecurigaan, melainkan membangun sistem deteksi yang humanis untuk mencegah konflik sebelum meluas. Tugas ini, lanjutnya, membutuhkan kejelian dalam membaca situasi serta kemampuan membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat.
Meyvo Rumengan, selaku Ketua Harian FKDM, menyatakan kesiapannya untuk mengemban amanah besar ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera bergerak melakukan konsolidasi internal dan menyusun peta kerawanan sosial di berbagai kabupaten/kota. “FKDM harus menjadi jembatan sekaligus sistem peringatan dini (early warning system) yang kredibel. Kami akan bekerja secara profesional, mengedepankan pendekatan preventif, dan memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pemerintah adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya usai menerima SK.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan FKDM Sulawesi Utara dapat semakin solid dalam menjalankan fungsinya. Organisasi ini tidak hanya dituntut untuk waspada terhadap isu-isu konvensional, tetapi juga terhadap tantangan zaman seperti hoaks dan polarisasi digital yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kolaborasi antara pemerintah, FKDM, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang aman, damai, dan bersatu dalam keberagaman. (**)
