Sulut, M-Nusantara.com – Polemik terkait puluhan kepala sekolah pelaksana tugas (Plt) yang masa jabatannya dinilai melampaui batas regulasi maksimal enam bulan akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak berwenang. Isu ini mencuat ke publik dan menjadi perhatian mengingat aturan kepegawaian yang tegas mengatur batas waktu penunjukan pejabat pelaksana tugas.
Senin (30/3/2026), di sela-sela acara syukuran HUT ke-59 kepala sekolah SMAN 1 Manado, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Femmy J. Suluh, M.Si, akhirnya buka suara menjawab sorotan yang berkembang di masyarakat terkait status para kepala sekolah Plt tersebut.
Menarik Dibaca. . .
Kepala Dinas menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dengan mendalami dukungan data serta menyusun profil lengkap setiap kepala sekolah. Hal ini dilakukan baik untuk mereka yang berstatus definitif maupun yang masih menjabat sebagai pelaksana tugas, sebagai langkah awal dalam pengambilan kebijakan.
Dalam waktu dekat, pihak dinas akan menggelar pembahasan lebih lanjut terkait jumlah pasti kepala sekolah yang masuk dalam kategori Plt serta evaluasi menyeluruh terhadap masa penugasan mereka. Data yang dihimpun akan menjadi dasar utama dalam menyikapi kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Dinas Pendidikan juga mengakui adanya sejumlah dinamika, termasuk kemungkinan pergeseran atau penyesuaian di lapangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi menyeluruh dari berbagai sudut pandang untuk memastikan objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil.
Proses verifikasi yang melibatkan berbagai unsur tersebut tengah disiapkan secara matang. Jika ditemukan pertimbangan khusus yang mendesak, bukan tidak mungkin beberapa penyesuaian akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan semua posisi kepala sekolah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya langkah klarifikasi dan rencana pembahasan ini, diharapkan polemik yang sempat bergulir dapat segera menemukan titik terang. Pihak dinas berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian tersebut sesuai regulasi dengan tetap mengedepankan data akurat dan kepentingan pelayanan pendidikan di Sulawesi Utara. (**)
