Minahasa, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Langkah nyata tersebut dibuktikan melalui kehadiran penuh jajaran pimpinan daerah pada momen penting yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Keikutsertaan dalam agenda ini mencerminkan kesungguhan daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban fiskal secara tertib dan tepat waktu.
Menarik Dibaca. . .
Suasana khidmat menyelimuti lokasi kegiatan ketika rombongan Pemerintah Kabupaten Minahasa tiba.Selasa, (31/3/2026), Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si, MAP didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si memasuki ruang seremonial. Momen itu menjadi titik awal dari proses penting yang menandai diserahkannya dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah kepada otoritas pemeriksa tertinggi.
Keberhasilan utama dalam proses ini terletak pada ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Minahasa berhasil merampungkan seluruh tahapan administratif jauh sebelum batas akhir yang ditentukan. Capaian ini menunjukkan sinergi luar biasa antara Tim Anggaran, Perangkat Daerah, dan Sekretariat Daerah dalam menyatukan data serta merekonsiliasi seluruh transaksi keuangan.
Keberhasilan itu adalah kematangan dalam proses persiapan. Sebelum dokumen resmi diserahkan, berbagai lapisan pemerintahan telah melakukan verifikasi berlapis untuk memastikan tidak ada kesalahan material. Setiap angka dan catatan atas laporan keuangan dikaji secara cermat sehingga menghasilkan dokumen yang kredibel dan siap untuk memasuki tahap pemeriksaan mendalam.
Puncak dari rangkaian kesungguhan tersebut terlihat saat Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bapak Bombit Agus Mulyo, SE, MM, Ak, CA, CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, menerima langsung berkas laporan dari tangan Bupati Minahasa. Penerimaan itu bukan sekadar seremonial administratif, melainkan simbol telah rampungnya kewajiban daerah dalam menyediakan bahan baku pemeriksaan. Hal ini sekaligus membuka pintu bagi proses audit yang akan menentukan opini atas pengelolaan keuangan daerah.
Kesuksesan dalam memenuhi tahapan ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif yang dibangun sejak awal tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Minahasa secara konsisten mengedepankan prinsip koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal. Hasilnya, seluruh dokumen pendukung seperti kontrak, bukti transaksi, dan laporan realisasi anggaran tersaji dalam kondisi rapi dan mudah ditelusuri.
Lebih dari sekadar penyerahan dokumen, kehadiran seluruh pimpinan tertinggi daerah di kantor perwakilan BPK mengirim pesan kuat tentang budaya transparansi yang tengah dibudayakan. Keterbukaan informasi dan kemauan untuk diperiksa secara independen ditempatkan sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh dalam meraih predikat tertinggi atas opini audit di masa mendatang.
Dengan selesainya agenda strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa memasuki fase baru dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan menyampaikan laporan secara tepat waktu menjadi modal awal untuk mengarungi proses pemeriksaan yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Seluruh elemen pemerintahan kini bersiap memberikan dukungan penuh demi terwujudnya opini yang kembali mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat, bersih, dan akuntabel. (Josel)
Pemkab Minahasa
