Sulut, M-Nusantara.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) tengah melakukan pendidikan (penyelidikan/penyidikan) terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dan material di Kabupaten Sitaro. Fokus utama kasus ini adalah peran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sitaro dan sejumlah pihak lainnya.
Beberapa temuan dan poin penting dalam kasus ini antara lain:
Menarik Dibaca. . .
1. Penyaluran Bermasalah: Terdapat indikasi penundaan proses penyaluran bantuan yang seharusnya sudah dilakukan. Penyaluran baru dimulai pada Juli 2023, padahal jadwal sebelumnya lebih awal.
2. Modus Operandi: Masyarakat penerima bantuan diarahkan untuk mengambil barang material (lempeng) di toko-toko tertentu, bukan di toko yang semestinya. Toko yang digunakan diduga bukan merupakan “tokoh utama” atau mitra resmi, melainkan toko sembako dan swasta yang terkait dengan pemilik toko tertentu.
3. Peran Sekda: Sekda Sitaro diduga memiliki peran penting dengan tidak membuat pertanggungjawaban penyaluran bantuan kepada kepala daerah (Bupati). Ia juga diduga mengetahui dan membiarkan terjadinya penundaan serta praktik penyaluran yang tidak sesuai prosedur.
4. Penahanan Uang: Pj Bupati diduga menahan uang bantuan yang seharusnya segera disalurkan. Hal ini menjadi pertanyaan utama dalam kasus tersebut.
5. Penegakan Hukum: Dalam kasus ini, telah dilakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka. Mereka disangkakan dengan pasal terkait korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Selain itu, proses penuntutan juga dilakukan terhadap enam toko makanan yang diduga terlibat dalam penyediaan dan pengaturan penyaluran.
Kejati Sulut terus melakukan penggalian informasi dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala terkait kasus yang melibatkan aparatur daerah dan proses pengadaan barang dan jasa ini. (**)
