Sulut, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menginstruksikan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di wilayahnya untuk mengubah paradigma pengawasan. Pengawasan tidak lagi boleh sekadar mencari kesalahan (watchdog), melainkan harus menjadi solusi bagi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Menarik Dibaca. . .
Dalam arahannya pada acara Komunikasi Eksekutif Pengawasan BPKP Tahun 2026 yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026), Gubernur menyampaikan tiga tantangan utama daerah: keterbatasan ruang fiskal, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan transformasi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meminta APIP memegang dua peran krusial. Pertama, sebagai Sistem Peringatan Dini (Early Warning System), APIP harus mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, bukan hanya bertindak saat uang negara telah hilang. Kedua, sebagai Penasihat Terpercaya (Trusted Advisor), APIP wajib hadir sebagai mitra strategis yang memberikan solusi regulasi dan mitigasi risiko bagi Perangkat Daerah yang ragu dalam eksekusi anggaran.
Gubernur juga menyatakan bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip Value for Money. Beliau mengingatkan penerapan toleransi nol terhadap korupsi dan meminta Inspektorat Daerah memperkuat sinergi dengan BPKP melalui kerangka Clearing House untuk mengedepankan pencegahan serta pemulihan kerugian negara.
Selain integritas, Gubernur mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM). Sistem ini diharapkan terintegrasi langsung dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna memastikan akuntabilitas berjalan secara real-time.
“Pembangunan yang hebat tanpa akuntabilitas adalah kesia-siaan,” ujar Gubernur. Beliau juga mengingatkan para Kepala Daerah se-Sulawesi Utara bahwa tanggung jawab utama sistem pengendalian intern ada pada pimpinan daerah, sehingga APIP tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi ketidakmampuan manajerial.
Melalui pertemuan ini, BPKP juga secara resmi menyampaikan Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta Rencana Kegiatan Pengawasan Tahun 2026 untuk segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Heru Setiawan, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, para Bupati/Walikota se-Sulut, serta jajaran Inspektur Daerah. (**)
