Sulut, M-Nusantara.com – Provinsi Sulawesi Utara sedang berada pada fase akselerasi ekonomi yang tak biasa. Sektor ekonomi kreatif (Ekraf) daerah ini melonjak drastis hingga 1.456%, sementara sektor pariwisata terus digenjot dengan strategi menjangkau pasar global. Kondisi ini dilaporkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam sebuah pertemuan dengan Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Manado.

Rombongan Komisi VII DPR RI sedang menjalani masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, dan Gubernur menyambut mereka di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin, (27/4/2026). Dalam pembicaraan tertutup yang kemudian dibuka untuk publik itu, Gubernur membeberkan sejumlah indikator makro ekonomi yang membanggakan, sekaligus menyisipkan berbagai tantangan strategis yang masih membayangi sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Dari sisi stabilitas ekonomi, Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,66% sepanjang tahun 2025. Angka ini bukan hanya sehat, tetapi juga terbukti melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Namun yang paling menyita perhatian adalah transformasi besar-besaran di sektor Ekonomi Kreatif, di mana nilai tambah ekonominya diproyeksikan meroket dari hanya Rp 20,5 Miliar menjadi Rp 304,6 Miliar pada periode yang sama. Lonjakan ini setara dengan kenaikan 1.456%.

Gubernur menyampaikan bahwa sektor Ekraf kini tidak lagi sekadar menjadi pelengkap pariwisata. Sebaliknya, ia telah bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang mandiri, bertumpu pada kekayaan intelektual lokal. Sebagai bukti keseriusan, pemerintah provinsi telah membentuk nomenklatur khusus yang menangani Ekonomi Kreatif, sekaligus menggelar event-event berskala besar seperti Warbiasa Governor League 2025 untuk memacu geliat industri kreatif.
Di sektor pariwisata, data menunjukkan bahwa sebanyak 61.495 wisatawan mancanegara melancong ke Sulawesi Utara sepanjang 2025. Tiga negara penyumbang terbesar adalah Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara bahkan mengalami ledakan fantastis, yakni mencapai 14,35 juta perjalanan, menandakan bahwa pariwisata domestik juga menjadi tulang punggung yang tak kalah penting.

Gubernur juga menyoroti peran masif 408.505 unit UMKM yang bergerak sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi tidak tinggal diam. Sepanjang periode 2023-2025, intervensi nyata telah dilakukan, mulai dari penyaluran bantuan peralatan kepada 960 unit usaha hingga fasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB) guna memperkuat legalitas dan daya saing pelaku usaha kecil.
Meski laju pertumbuhan menunjukkan tren positif, Gubernur tetap membuka peta jalan yang berisi sejumlah tantangan infrastruktur yang harus segera diatasi. Dalam soal aksesibilitas, ia menyoroti kebutuhan mendesak akan penambahan rute penerbangan langsung dari luar negeri serta integrasi transportasi massal seperti KSPN dan Trans Manado. Fasilitas Bandara Sam Ratulangi juga perlu ditingkatkan, terutama pada terminal internasional.
Tak hanya itu, infrastruktur dasar di lokasi-lokasi wisata terpencil masih menjadi pekerjaan rumah. Gubernur menyebutkan perlunya pengelolaan air bersih dan sampah yang lebih baik, ditambah dengan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang merata. Tanpa fondasi ini, menurutnya, pengalaman wisatawan tidak akan bisa optimal dan potensi destinasi unggulan akan sulit tergarap maksimal.
Di akhir pertemuan, Pemprov Sulut menyodorkan sejumlah aspirasi strategis kepada Komisi VII DPR RI, antara lain usulan agar Sulawesi Utara ditetapkan sebagai kawasan prioritas untuk pengembangan industri berbasis sumber daya lokal, terutama kelautan dan agroindustri. Selain itu, penguatan sistem logistik nasional dinilai krusial guna menekan biaya distribusi. Gubernur berharap semua usulan ini mendapat pengawalan dari Komisi VII demi meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Asia Pasifik. (**)















