Sangihe, M-Nusantara.com – Suasana berbeda tampak di halaman Kantor UPP Kelas II Tahuna, Kepulauan Sangihe. Di tengah persiapan acara pencanangan tarif baru untuk aktivitas kepelabuhanan, puluhan buruh pelabuhan justru terlebih dahulu turun ke lapangan membawa sapu, cangkul, dan karung sampah. Mereka bergotong royong membersihkan kawasan sekitar pelabuhan sebagai bentuk bakti sosial, sekaligus menyambut momen penting yang akan mengatur keseimbangan tarif BPM, PJPT, dan TKBM di wilayah tersebut.
Kegiatan bakti sosial itu menjadi pembuka sebelum acara inti yang digelar Jumat, (1/5/2026), di lokasi yang sama. Seluruh elemen Forkopimda, dipimpin Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, turut hadir bersama Plt. Kepala Kantor UPP Kelas II Tahuna, Aries H. Marthin. Mereka menyaksikan langsung bagaimana para buruh menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan kerja, sekaligus mendukung program nasional “Indonesia Asri” yang mengusung visi lingkungan bersih dan sehat.
Menarik Dibaca. . .
Setelah aksi bersih-bersih rampung, acara dilanjutkan dengan pencanangan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama Tarif BPM (Biaya Pelayanan Minimal), PJPT (Pakaian Jaminan Pelabuhan Tahunan), serta TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). Momen ini menjadi tonggak penting bagi tata kelola pelabuhan di Kepulauan Sangihe, karena untuk pertama kalinya tarif bagi pekerja dan pengguna jasa pelabuhan ditetapkan secara kolektif melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah, operator, dan serikat buruh.
Bupati Michael Thungari dalam sambutannya menyampaikan keyakinan bahwa kesepakatan bersama ini mampu menciptakan keseimbangan yang menguntungkan semua pihak. Baik pekerja buruh pelabuhan maupun pengguna jasa, menurutnya, akan merasakan manfaat nyata jika aturan tarif ini dijalankan dengan tertib, adil, dan berkelanjutan. Ia berharap tidak ada lagi celah eksploitasi atau ketidakpastian tarif yang selama ini kerap menjadi keluhan para buruh maupun pemilik barang.
Lebih dari sekadar angka, kesepakatan ini juga dinilai sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat Forkopimda, dan para pekerja pelabuhan. Dengan adanya kepastian tarif, proses bongkar muat diharapkan berjalan lebih produktif dan transparan. Apalagi, semangat kebersamaan sudah ditunjukkan sejak pagi melalui aksi sosial pembersihan lingkungan, yang menandakan bahwa para buruh tidak hanya peduli pada upah, tetapi juga pada kenyamanan dan kelestarian area kerja mereka.
Melalui kegiatan yang berlangsung khidmat namun penuh semangat gotong royong ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe optimistis bahwa tata kelola pelabuhan yang tertib, produktif, dan berwawasan lingkungan akan segera terwujud. Sinergi yang sudah terjalin antara pimpinan daerah, Forkopimda, dan pengelola UPP Kelas II Tahuna pun diharapkan terus dipelihara. Dengan begitu, momentum pencanangan tarif BPM, PJPT, dan TKBM bukan hanya menjadi secarik kertas kesepakatan, melainkan gerakan kolektif menuju pelabuhan yang lebih adil dan bersih.
Biro : Heri O.Lesbata.
Sumber: Prokopim Kabupaten Kepulauan Sangihe
