Manado, M-Nusantara.com – Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, secara resmi menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pertemuan penting ini berlangsung di Ruangan Tolu Kantor Wali Kota Manado, Senin (11/5/2026), menandai puncak proses evaluasi keuangan daerah tahun berjalan.
Dalam sambutannya, dr. Richard Sualang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim pemeriksa BPK atas kerja sama dan kinerja profesional selama proses pemeriksaan. Ia mengakui bahwa poin-poin evaluasi yang dipaparkan tim pemeriksa menjadi cermin berharga bagi Pemerintah Kota Manado untuk terus membenahi diri, terutama dalam hal akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan negara.
Menarik Dibaca. . .
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa bersama Wali Kota, Sekretaris Kota, dan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihaknya memiliki komitmen yang sama dan tidak terbagi. “Kami tidak sekadar menjalankan program, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara disiplin, sesuai regulasi terbaru, dan transparan,” ujar dr. Richard di hadapan tim BPK dan kepala-kepala SKPD.
Exit meeting ini menjadi agenda krusial karena LKPD TA 2025 merupakan tolok ukur kinerja fiskal di pertengahan masa jabatan pemerintahan. Dengan mengusung semangat reformasi birokrasi, Pemkot Manado berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih, sekaligus menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPK secara cepat dan terukur.
Menurut dr. Richard, evaluasi yang disajikan tim pemeriksa bukanlah sekadar catatan administratif, melainkan modal strategis bagi Manado untuk terus menjadi pelopor dalam tertib administrasi pemerintahan di kawasan Sulawesi Utara. Ia mengajak seluruh kepala SKPD untuk menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai landasan dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan publik.
“Terima kasih atas masukan strategisnya. Mari kita tingkatkan pengawasan internal agar pelayanan publik ke depan semakin cepat, mudah, dan akuntabel,” tegas dr. Richard. Ia juga berharap sinergi antara Pemkot Manado dan BPK RI Perwakilan Sulut terus terjaga, tidak hanya saat pemeriksaan, tetapi juga dalam pendampingan implementasi rekomendasi.
Sebagai penutup, Wakil Wali Kota menginstruksikan agar setiap temuan yang bersifat administratif segera ditindaklanjuti paling lambat satu bulan pasca-exit meeting. Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kota Manado optimistis dapat mempertahankan predikat kepatuhan tinggi terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mewujudkan Manado sebagai kota yang bersih, transparan, dan melayani. (**)
