Sulut, M-Nusantara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Forum Koordinasi (Forkor) optimalisasi kemitraan dengan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Sulawesi Utara, Kota Manado.
Forum koordinasi tersebut digelar guna memperkokoh sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perubahan bentuk layanan masyarakat di sektor pertanahan dan tata ruang. Tujuannya mendorong transparansi dan efisiensi keuangan pemerintah daerah untuk kemajuan ekonomi wilayah, yang berlangsung Selasa, (12/5/2026).
Menarik Dibaca. . .
Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari program Reformasi Layanan Pertanahan yang dicanangkan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sejak awal masa jabatannya sebagai salah satu program utama untuk memacu peningkatan mutu pelayanan publik, penguatan pengelolaan aset daerah, serta akselerasi jaminan hukum atas tanah demi mendukung investasi dan pembangunan yang lebih sistematis.
Kerja sama dengan KPK telah dijalankan mulai 22 Oktober 2025 untuk mengawal implementasi reformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang. Beragam inovasi dalam perubahan layanan pertanahan dan tata ruang terus digulirkan secara berjenjang, mencakup aspek kebijakan dan regulasi, jenis layanan, hingga penguatan prasarana pelayanan.
Untuk mendukung sasaran tersebut, terdapat sembilan program yang menjadi pusat perhatian dalam kerja sama ini, di antaranya:
1. Penggabungan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP),
2. Penggabungan layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik,
3. Percepatan pencatatan tanah,
4. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersambung dalam sistem Online Single Submission (OSS),
5. Pemetaan pertanahan bersifat geospasial,
6. Penyatuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
7. Optimalisasi tugas Kelompok Kerja Reforma Agraria (GTRA),
8. Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT),
9. Konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Melalui pertemuan ini, pemerintah menargetkan ke depannya dapat mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kemudahan investasi, percepatan perizinan usaha, serta peningkatan kepuasan warga terhadap layanan pertanahan.
Kolaborasi bersama seluruh pihak terkait juga diharapkan mampu mengurangi konflik pertanahan, meningkatkan ketepatan data, serta memperkuat pelindungan terhadap aset daerah. Sebagai tindak lanjut, pada Rakor kali ini dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah melalui Transformasi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Tata Ruang antara Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Dengan resminya kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dapat memiliki persamaan pandangan, komitmen, serta menyusun rencana lanjutan yang nyata dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan ruang. Tujuan utamanya, yaitu demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Provinsi Sulawesi Utara menjadi rangkaian terakhir pelaksanaan proyek percontohan program optimalisasi kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KPK bersama pemerintah daerah, setelah sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut selanjutnya akan bermuara pada Deklarasi Nasional yang melibatkan pimpinan KPK, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Adapun Forum Koordinasi kali ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto; Gubernur beserta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Utara. (**)
Sumber : Edo
