Jakarta, M-Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menunjukkan keseriusannya dalam memacu pembangunan infrastruktur daerah melalui audiensi dengan jajaran tinggi Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan itu berlangsung di kantor kementerian di ibu kota, di mana delegasi Minahasa menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan teknis dan pendanaan.
Mewakili Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., Wakil Bupati Minahasa Ibu Vanda Sarundajang melaksanakan audiensi bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Chandra R. P. Situmorang, ST., MT., guna membahas sejumlah program strategis pembangunan infrastruktur di Kabupaten Minahasa. Jumat (22/5/2026)
Menarik Dibaca. . .
Dalam pembahasan yang berlangsung intensif tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyampaikan sejumlah permohonan dukungan yang menyentuh aspek dasar pelayanan publik. Salah satunya adalah peningkatan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dinilai masih memerlukan perluasan jaringan dan kapasitas produksi.
Tidak hanya air minum, program pengelolaan air limbah domestik juga menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah memandang bahwa sistem sanitasi yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara bertahap melalui pendampingan dan alokasi sumber daya dari pemerintah pusat.
Pengembangan kawasan strategis kabupaten turut dimasukkan dalam daftar permohonan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, sekaligus mengoptimalkan potensi wilayah yang selama ini belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.
Program keempat yang disampaikan adalah pengelolaan persampahan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dengan adanya TPST, diharapkan masalah sampah di Minahasa dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus membuka peluang pengolahan sampah menjadi energi atau produk bernilai ekonomi.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang didampingi oleh sejumlah kepala dinas lingkup Pemkab Minahasa, yakni Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. (**)
